Komisi II: Istilah Dihapus, Tenaga Honorer Diprioritaskan Ikut Seleksi PPPK

Jakarta - Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat untuk tidak lagi menggunakan istilah 'tenaga honorer' bagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Pegawai yang masih berstatus honorer akan diprioritaskan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Bukan menghapus pegawainya. Jadi nanti pelan-pelan itu mereka kan daftar ikut tes menjadi PPPK, yang sudah honorer kan diprioritaskan untuk menjadi PPPK itu," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa saat dihubungi, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Komisi II DPR Ungkap Alasan Tenaga Honorer Dihapus

Saan menegaskan pemerintah dan DPR tidak akan menghapus tenaga honorer, namun hanya mengganti istilah honorer menjadi PPPK.

"Istilahnya dihapus, nggak menggunakan istilah honorer lagi. Jadi bukan memberhetikan. Jadi pelan-pelan kan mereka transisi menjadi PPPK," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa Foto: Mochamad Solehudin

Saat mengatakan transisi pegawai honorer menjadi PPPK akan dilakukan secara bertahap. Pegawai yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga honorer menurutnya akan diprioritaskan untuk mengikuti seleksi PPPK.

"Ya ada syaratnya, tapi memang diprioritaskan mereka-mereka yang sudah honorer lama-lama juga, diprioritaskan yang sudah mengabdi lama. Bukan berarti mereka diberhentikan. Ini transisi pemindahan honorer ke PPPK. Jadi sebutan nanti pegawai instansi pemerintah itu cuma dua, PNS dan PPPK," jelas Saan.