Kemenhub Libatkan Banyak Pihak Cari Titik Tengah soal Tarif Ojol

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Ahmad Yani. (Foto: Rahel/detikcom)

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan kajian untuk menetapkan tarif dan status kemitraan jasa ojek online (ojol). Kemenhub akan libatkan banyak pihak mulai dari lintas kementerian hingga YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

"Kami akan bahas dulu masukan yang sudah kami peroleh dari teman-teman komunitas. Ini yang terkait adalah terkait kemitraan. Jadi kami akan undang teman-teman KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) kembali, Kemenkominfo, Kemenaker, kemudian juga termasuk UKM ya dari Kementerian Koperasi. Kemudian juga persiapan terkait dengan tarif. YLKI akan kami libatkan," kata Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Ahmad Yani, di Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yani mengatakan akan melakukan kajian tersebut pada Jumat (24/1) besok. Menurut Yani, hasil kajian tersebut akan menentukan perkiraan angka untuk tarif ojol.

"Apakah angka itu disetujui oleh teman-teman YLKI, kan belum tentu. Masyarakat kan juga belum tentu setuju. Artinya kami (Kemenhub) cari titik tengahnya," ucap Yani.

Yani mengatakan melalui kajian tersebut akan diketahui apakah tarif ojol akan naik atau turun. Dia menegaskan kebijakan perubahan tarif akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Kalau sudah saya sampaikan Pak Menteri, Jumat lah taruhlah kita selesaikan (kajian), kemudian Senin itu sudah bisa difinalisasi, kemudian kebijakan ditentukan Pak Menteri," sambungnya.

Terkait kemitraan ojol, Kemenhub masih akan membahasnya dengan kementerian terkait. Menurutnya Yani, status kemitraan ojol saat ini masih belum jelas.

"Nah Ini kemitraan kami sudah bertemu dengan semua stakeholder kecuali 1 dari UKM. Apakah teman-teman driver ini masuk ke dalam kategori sebagai pengusaha kecil. Nah ini masih ada yang bilang begini, bilang begitu. Masih konsepnya abu-abu," kata Yani.

Yani juga mengungkapkan kenaikan BPJS dan UMR menjadi alasan utama para ojol mengajukan tuntutan kenaikan tarif. "Jadi karena tarif BPJS naik 2 kali lipat ya, lalu tarif UMR naik ya kemudian ada juga tarif yang lain itu turun. Nah ini jadi dasar yang mereka ajukan dan mengevaluasi," tutur Yani.