Waduh! Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja Banyak Salah Ketik/Copy Paste

Jakarta - Program omnibus law dengan menghasilkan RUU Cipta Lapangan Kerja terus ditentang. RUU itu juga sudah tersebar ke banyak pihak. Setelah dicek, RUU banyak sekali salah ketik dan salah copy-paste.

Berdasarkan salinan RUU yang didapat detikcom, Selasa (21/1/2020), salah satu kesalahan redaksional adalah pada Pasal 391. Pasal 391 itu mengatur soal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Pasal 391 berbunyi:

Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memenuhi standar prasarana perkeretaapian umum.

Namun, setelah Pasal 23 ayat 1 dicek, ternyata tidak berbunyi soal perkeretaapian. Pasal 23 ayat 1 RUU Cipta Lapangan Kerja ternyata berbicara soal tata ruang wilayah. Yaitu:

Dalam rangka pelestarian lingkungan, dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) atau untuk beberapa daerah tertentu dapat kurang dari 30 (tiga puluh) persen yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan geografis.

Lalu dari mana muncul Pasal 391 dalam RUU Cipta Lapangan Kerja? Selidik punya selidik, pasal 23 ayat 1 merujuk pada Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang berbunyi:

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.