.webp)
Laporan tersebut didasarkan pada empat penilaian utama yang dialami perempuan, yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik.
"Di ASEAN, Indonesia masih kalah oleh Filipina yang menempati urutan 16, Laos 43, Singapura 54, maupun Thailand 75. Indonesia hanya jauh lebih baik dibanding Vietnam yang berada di urutan 87, Brunei Darussalam 95, Malaysia 104, Myanmar 114, dan Timor Leste 117," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (21/1/2020).
"Kehadiran organisasi seperti Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) sangat membantu untuk mendongkrak kiprah perempuan Indonesia. Sehingga ke depannya posisi Indonesia bisa lebih unggul dibanding negara ASEAN lainnya," imbuhnya setelah menerima pengurus FPPI di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta.
Bamsoet yang dalam pertemuan tersebut diangkat menjadi Dewan Pertimbangan FPPI menekankan pentingnya peran perempuan Indonesia, khususnya melalui FPPI, untuk ikut aktif dalam memajukan perekonomian nasional.
Salah satunya mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sedang menggenjot UMKM meningkatkan produktivitasnya agar bisa bersaing dan menembus pasar internasional.
"Dengan kader yang jumlahnya luar biasa banyak dan tersebar di berbagai daerah, FPPI yang diisi para perempuan tangguh dan memiliki binaan 500 UMKM, punya andil besar dalam menyerap tenaga kerja sekaligus menstimulus perekonomian nasional," sebut Bamsoet.
"UMKM binaan FPPI yang antara lain memproduksi cokelat, kopi, hingga duren, juga sudah menembus pasar ekspor. Capaian tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan," tambahnya.
Selain di bidang ekonomi, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengapresiasi peran FPPI di bidang sosial yang telah mendirikan rumah singgah untuk korban penyalahgunaan Narkoba. Sifat welas asih dan welas asih merupakan kekuatan luar biasa yang dimiliki perempuan. Tak mengherankan jika melalui rumah singgah tersebut, FPPI bisa menyelamatkan ratusan anak-anak dari jeratan narkoba.
"Selain pengabdian di bidang ekonomi dan sosial yang telah dilakukan, FPPI juga harus terlibat dalam berbagai pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga," jelasnya.
"Dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, ada beberapa RUU yang bisa disoroti FPPI, antara lain RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kependudukan dan Keluarga Nasional, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, pengurus FPPI yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum Marlinda, Bendahara Umum Hirni Sudarti, serta pengurus lainnya antara lain Wartini, Rika Mustika, Salma Badar, Siti Aminah, Sherly Yosefa, dan Neneng Desi. (mul/mpr)
