Jokowi Rencanakan Atur Gaji Dewas hingga Organisasi KPK

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum menerima rancangan final Peraturan Pemerintah (PP) dan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai turunan dari UU KPK. Ada total 7 aturan yang masih disiapkan.

"Belum sampai ke meja saya," kata Jokowi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin (20/1/2020).

Secara terpisah, Stafsus Presiden Dini Shanti Purwono menyebut ada 3 RPP dan 4 R-Perpres yang masih dibahas. Tiga RPP mencakup mengenai Dewan Pengawas (Dewas) KPK sampai alih status pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Firli Bahuri: 22 Orang Jadi Tersangka Selama 21 Hari Kerja KPK

"3 RPP: Pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas, hasil penggeledahan dan penyitaan tindak pidana korupsi; pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN," ujar Dini lewat pesan singkat, Selasa (21/1).

Baca juga: Dewas KPK: Kami Tidak Melemahkan atau Menghalangi Kinerja KPK

Empat aturan lainnya akan diatur lewat Perpres. R-Perpres meliputi gaji dan tunjangan pegawai KPK, hak keuangan Dewas KPK, hingga organisasi dan tata kerja pimpinan KPK.

"4 RPerpres: Supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, gaji dan tunjangan pegawai KPK, besaran hak keuangan dan fasilitas Dewas KPK, organisasi dan tata kerja pimpinan KPK dan organ pelaksana KPK (note: untuk yang ini izin prakarsa dari Presiden belum terbit, sehingga belum dapat dilakukan pembahasan draf)," kata Dini.

Ketujuh aturan di atas merupakan turunan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Sebelumnya terbit Perpres nomor 91 Tahun 2019 tentang organ pelaksana Dewas KPK.

(dkp/aan)