Putusan Praperadilan Nurhadi cs Digelar di PN Jaksel Hari Ini

Putusan hakim ini, kata Ali, bisa dijadikan tanda bahwa MA akan dipercayai kembali oleh publik, setelah kasus dagang perkara menjerat Nurhadi. Dia berharap dengan adanya kasus ini bisa dijadikan pelajaran.

"Putusan hakim ini akan menjadi ujian independensi bagi peradilan dalam memutus perkara secara adil dan transparan, mengingat pemohon NH (Nurhadi) ditetapkan sebagai tersangka dalam jabatan sebagai Sekretaris Mahkamah Agung dan kuatnya stigma di masyarakat masih adanya mafia kasus dan mafia peradilan," kata Ali.

"Putusan ini juga menjadi pembuktian untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan yang saat ini sedang dibangun kembali oleh MA di tengah harapan publik agar MA dan peradilan di bawahnya dapat menunjukkan komitmen antikorupsi dan citra bersih. Harapannya, para pencari keadilan masih dapat merasakan secara nyata bahwa keadilan dapat ditemukan di ruang-ruang pengadilan," imbuhnya.

Baca juga: KPK Jelaskan soal Status ASN Pegawai yang Disorot di Praperadilan Nurhadi

Dalam praperadilan ini, Nurhadi cs meminta pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan status hukumnya itu di KPK. Mereka juga meminta agar hakim menetapkan proses penyidikan tim KPK atas perkara Nurhadi tidak sah.

Untuk perkara pokok, Nurhadi ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Total uang yang diterima Nurhadi diduga sekitar Rp 46 miliar. KPK menduga duit itu diterima Nurhadi dari Hiendra terkait perkara yang sedang berjalan di MA. Selain urusan suap, Nurhadi dan Rezky disangkakan KPK menerima gratifikasi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK (peninjauan kembali) di MA.
(zap/lir)