KPK Cermati Putusan Hakim soal Eks Menag Lukman Terbukti Terima Suap

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 21 Jan 2020 00:37 WIB
Foto Ali Fikri: Ari Saputra
Jakarta - Majelis hakim menyatakan mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menerima uang Rp 70 juta terkait pengisian jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim). KPK akan mencermati fakta sidang pembacaan putusan putusan terhadap terdakwa Romahurmuziy (Rommy) itu.

"Terkait itu juga tentunya bagian dari yang akan kami pelajari ya, terkait dengan Pasal 55 turut sertanya," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Senin (20/1/2020).

Pasal 55 yang dimaksud Ali adalah Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal itu mengatur ancaman pidana bagi orang yang ikut serta melakukan tindak pidana korupsi, karena itu Ali mengaku pihaknya akan mempelajari secara rinci fakta-fakta dari petikan putusan hakim.

"Apakah kemudian sudah cukup menurut penuntut umum, artinya kan begini, di dalam tuntutan penuntut umum kan sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada antara lain sebagai bahan majelis hakim dalam memutus terkait dengan Pasal 55, apakah itu berbeda makanya itu kami pelajari lebih lanjut fakta-fakta dari putusan majelis hakim tersebut yang mengkaitkan dengan Pak Lukman," kata Ali.



Apabila itu terbukti, Ali mengatakan KPK juga tidak menutup kemungkinan akan membuka penyidikan baru. Namun, Ali mengaku saat ini KPK terlebih dahulu akan mempelajari putusan untuk Rommy itu.

"Tentunya ada kemungkinan, jika kemudian Pasal 55 ternyata secara jelas terbukti dan nanti dihubungkan dengan alat bukti yang lain, yang kemudian sudah sangat jelas pertanggunjawaban pidana dari saksi kan. Sekarang posisinya menjadi saksi, tentunya ada kemungkinan untuk bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut. Namun, itu semua setelah kami pelajari dalam waktu tujuh hari ini. Jadi sikapnya nanti kan penuntut umum akan bersikap apa," tutur Ali.

Majelis hakim menyampaikan itu dalam persidangan pembacaan putusan terhadap terdakwa Rommy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/1). Uang sebesar Rp 70 juta tersebut diberikan karena Haris ingin mendapatkan jabatan Kanwil Kemenag Jatim.

Selanjutnya
Halaman
1 2