Susi Pudjiastuti Bicara Peran Politikus, Presiden PKS Merasa Dijewer

Susi Pudjiastuti dan Presiden PKS Sohibul Iman dalam diskusi di markas PKS. (Yogi Ernes/detikcom)

Jakarta - Susi Pudjiastuti bicara pentingnya peran politikus dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, politikus harus berperan layaknya negarawan.

Dalam diskusi bertajuk Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan yang digelar di kantor DPP PKS, Susi menyadari selama 5 tahun dirinya berada dalam pemerintahan, pengaruh dari para politikus dan partai politik sangat kuat dalam mengatur hidup orang banyak.

"Jadi kalau bad (situasi sosial masyarakat), because politician is so bad. Kalau bagus maka politisi itu sudah jadi country man, negarawan yang mempedulikan rakyat," kata Susi di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Susi-pun menuturkan jika para politikus mulai abai dalam memikirkan kondisi bangsa, maka akan terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat. Dirinya menilai pertumbuhan dan pembangunan suatu negara sangat ditentukan salah satunya oleh kualitas dari seorang politikus.

"Apapun dikerjain kalau politisinya tidak on board ya susah. Partai politik ini kan sekarang sangat menentukan sekali. Banyak orang pintar, banyak orang baik, but if the politicians don't, it doesn't work out," tegas Susi.

Tonton juga video Susi Minta Patroli Laut Diterapkan Konsisten, Bukan Drama:

Menanggapi kritikan perihal politikus dari Susi tersebut, Presiden PKS, Sohibul Iman mengaku merasa dijewer. Namun, dirinya bersyukur dan berharap Susi Pudjiastuti tetap memberikan masukan terkait permasalahan bangsa meski sudah tidak lagi berada di lingkaran pemerintah.

"Terkait pernyataan politisi Bu Susi, saya sebagai politisi merasa dijewer sih. Tapi saya berterima kasih karena politisi sesekali wajib dijewer. Untuk itu kami berharap orang-orang seperti Bu Susi untuk tolong jangan jauh-jauh dari persoalan negara kita, Bu," ucap Sohibul.

Dalam kesempatan yang sama, PKS juga memberikan kritik kepada pemerintah dalam menangani persoalan konflik Natuna. Menurut PKS, perlu ada pengaturan kewenangan ulang yang diberikan pemerintah kepada tiap instansi yang terkait dalam kasus tersebut.

PKS menilai saat ini lembaga-lembaga yang terkait dalam kasus Natuna hanya sedang saling unjuk gigi semata. PKS melihat para lembaga tersebut sedang berlomba dalam mencari penambahan anggaran di lembaganya.

"Jadi kami harapkan pemerintah melakukan penataan dengan baik, SOP-nya, aturannya, kewenangannya, baru diatur anggarannya," kata Sukamta, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS di lokasi.