Arum menyebut dalam pertemuan Komisi E dengan YOSS sebelumnya, tidak ada kesepakatan agar salah satu pihak mendatangi langsung pihak lainnya terkait Mattoanging.
"Tak pernah ada kesepakatan demikian. Tidak ada mendatangi para pihak. Atas aduan pihak YOSS ke DPRD lalu kita fasilitasi untuk mempertemukan (YOSS dengan Pemprov Sulsel). Semoga dengan fasilitasi ini, ada solusi baik dan menyenangkan semua pihak," kata Arum kepada detikcom, Senin (20/1/2020).
Politisi NasDem itu menyebut DPRD wajib merespons seluruh aduan yang masuk, termasuk terkait sengketa Mattoanging antara YOSS dengan Pemprov.
"Ini penting saya tegaskan agar tidak dipahami lain," ujarnya.
Arum juga menyebut Komisi E telah mengkonfirmasi ke pimpinan komisi lainnya di DPRD Sulsel terkait sengketa Mattoanging. Semua pimpinan sepakat agar antara YOSS dengan Pemprov Sulsel untuk menahan diri terlebih dahulu.
"Seluruh anggota komisi bersepakat untuk meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dulu. Lalu kita mencoba memediasi untuk mencari jalan keluar yang elegan sehingga semuanya baik," paparnya.
Terkait pernyataan Nurdin yang menyebut akan tetap melanjutkan penertiban Mattoanging karena anggaran renovasi telah disiapkan, Arum mengatakan pihaknya mendukung penuh rencana Pemprov merenovasi Mattoanging. Namun ia mengingatkan DPRD juga tetap harus merespons aduan masyarakat.
"Pernyataan (Gubernur) itu betul. Kita merespon dan mensupport kebijakan pembangunan Pak Gub selama dasar dan argumentasinya jelas dan terukur. Dan support itu telah kita tunjukkan dengan persetujuan di tingkat paripurna," jelasnya.
"Tapi soal aduan masyarakat yang harus direspon adalah hal lain dan juga patut difasilitasi sebagai bagian tugas pokok dan fungsinya kami. Dan kedua hal ini tidak bertentangan. Jika ada masalah, ya kita cari jalan keluarnya," papar Arum.
Tonton juga video Kilas Balik 73 Tahun Lalu, Pembantaian 40 Ribu Jiwa Rakyat Sulsel:
(nvl/fdn)