Susi soal Ilegal Fishing di Natuna: Harus Ada Penegakkan Hukum Tanpa Kompromi

Yogi Ernes - detikNews
Senin, 20 Jan 2020 19:07 WIB
Susi Pudjiastuti. (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bicara soal konflik yang terjadi di perairan Natuna antara pemerintah Indonesia dan China. Menurutnya, RI harus memiliki ketegasan hukum yang konkret untuk pelaku ilegal fishing.

Pernyataan itu disampaikan Susi dalam diskusi bertajuk 'Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan' yang digelar di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020). Susi menegaskan ilegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah perairan Natuna bukan masalah kedaulatan. Menurut dia, pemerintah harus menegakkan hukum secara konsisten.

"Illegal fishing di ZEE Indonesia bukan masalah kedaulatan, jadi semestinya tidak ada urusan mau perang, mau apa, ya penegakkan hukum, hak kita diambil, makanya harus ada penegakkan hukum atas kedaulatan kita. Jadi salah satu yang terpenting adalah policy yang dijalankan dengan konsisten, tanpa kompromi. Wibawa negara yang akan menjaga negara dari intervensi dan interupsi dari negara lain," kata Susi di DPP PKS, jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).



Menurut Susi, untuk mencegah adanya ilegal fishing yakni harus secara rutin melakukan patroli di Natuna. Dengan demikian hak berdaulat atas sumber daya alam tetap terjaga.

"Ada yang melanggar ya hukum, tidak perlu drama. It's normal activity job. Kalau ada masuk nyolong ya tangkap, so simple," sambungnya.

Susi juga menilai kebijakan memasukkan banyak nelayan Indonesia di perairan Natuna bukan solusi yang tepat. Dia berharap ada kewibawaan dan konsistensi yang terus diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam konflik Natuna.

"Kalau ada pelanggaran hukum ya harus dihukum, ditegakkan. Kalau diusir saja mereka akan balik lagi," jelas Susi.

Simak Video "Datangi Komisi I DPR, Menhan Prabowo Bahas Masalah Natuna"




Susi kemudian menjelaskan alasannya tetap vokal bicara soal Natuna. Dia menegaskan, sorotannya soal Natuna bukan post power syndrom.

"Saya nggak mau dibilang ini saya tidak menjabat menteri lagi, saya komen Natuna, post syndrome. No, no, no. Saya dari dulu sebelum jadi menteri sudah berjuang dan berteriak melawan illegal fishing di perairan Indonesia," ujarnya.

Pada saat menjadi menteri, Susi baru lebih fokus menghalau kapal asing yang masuk ke perairan RI untuk melakukan pencurian ikan. Susi lalu menyinggung ketika pantauannya dari udara menemukan sejumlah kapal besar melakukan ilegal fishing.



Ketika itu pula Presiden Jokowi membentuk satgas untuk mengeksekusi kapal-kapal asing. Dan, menurut dia, cara menenggelamkan kapal lebih elegan dibanding dilelang.

"China memproteksi wilayah lautnya dengan luar biasa. Tiap tahun mereka melakukan moratorium, mereka start protecting tiap tahun. Dan yang menarik mereka masuk Natuna itu pake troll. Nah persoalannya kalau kapal dilelang ya paling dilelang Rp 1 miliar. Nanti tebus Rp 2 miliar nanti balik lagi, tapi tidak jera," katanya.

"Saya tidak hobi nenggelamin kapal, tapi saya kira itu adalah best effect. Apalagi untuk Tiongkok misalnya. Jadi untuk mereka sangat tabu jika ditenggelamkan. Kita lebih baik tenggelam seharusnya, tapi policy pemerintah sekarang sudah berubah. Adalah sangat sayang kalau kita sudah memiliki undang-undang yang bisa mengusir lebih dari 10 ribu kapal asing yang nakal, itu luar biasa menurut saya.," imbuhnya. (idn/hri)