SBY akan Selesaikan Masalah Papua Secara Demokratis

Jakarta - Pemerintah tidak tinggal diam menangani kemelut politik di Papua. Langkah yang akan diambil yaitu dengan menyelesaikannya secara demokratis dan damai, seperti penyelesaian masalah di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini dikarenakan masalah Papua merupakan masalah dalam negeri. Penyataan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)usai Rapat Terbatas (Ratas)."Papua sudah sangat jelas, kita akan mengedepankan cara-cara demokrasi dan damai seperti Aceh, karena ini masalah dalam negeri, daerah, bangsa, dan rakyat kita. Oleh karena itu kita tempuh tetap seperti Aceh," kata SBY usai Ratas, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (25/11/2005).Ratas tersebut membahas kondisi akhir tanah air dan dihadiri antara lain oleh Wapres Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Widodo AS, Menko Kesra Alwi Sihab, dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto.Mengenai keberadaan Provinsi Irian Barat serta penundaan rencana pilkada, SBY menyatakan hal tersebut tetap mengacu pada UU No 21/2001 tentang Otsus Papua. Dengan merujuk Otsus tersebut, Presiden berharap konflik kepentingan dan benturan antara Papua dan Irjabar dapat dicegah.Selain itu tentang penunjukan pengganti Gubernur Papua JP Salossa, mengingat jabatannya telah berakhir, Presiden tidak menjawab secara lugas." Hari ini pun masih ada pertemuan-pertemuan khusus yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Irjabar dan Pemerintah Papua, " jelas SBY.Di tempat yang sama, Widodo menyebutkan pelaksaanaan Pilkada Irjabar akan dilakukan setelah perpu mengenai keberadaan Irjabar selesai dirumuskan oleh pemerintah. Perpu tersebut tentunya akan menjadi payung hukum. "Minggu ke empat Desember semua ini dapat diselesaikan," kata Widodo. (mly/)