Berdasarkan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diterima detikcom, aturan pesangon untuk pekerja masih ada. Pengusaha masih diwajibkan membayarkan uang pesangon kepada pekerja. Aturan ini tercantum dalam Pasal 447.
Pasal 447
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
Hal ini juga senada dengan pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sebelumnya menyebut omnibus law tidak menghapus kewajiban perusahaan dalam memberikan pesangon. Bahkan sebaliknya, Airlangga mengatakan dalam UU omnibus law itu pemerintah berencana menambahkan manfaat dari BP Jamsostek untuk seluruh pekerja di Tanah Air.
"Ini adalah jaminan baru dari BPJS Ketenagakerjaan dan ini bukan menggantikan PHK pesangon, jadi ini on top daripada PHK pesangon," kata Airlangga di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1).
Tonton juga Diterima DPR, Perwakilan Buruh Beberkan Alasan Penolakan Omnibus Law :
