Penempatan Intelijen di KBRI Harus Sesuai Misi Pemerintah

Jakarta - Penempatan intelijen di Kedutaan Besar Republik Indoensia (KBRI) di sejumlah negara harus sesuai dengan misi pemerintah. Penempatan intelijen ini agar dilakukan pada sejumlah negara yang dianggap perlu sebagai fungsi untuk menangkal terorisme."Ini kan pendekatannya misi. Dalam menentukan komposisi perwakilan kita, keterwakilan dari intansi-intansi itu tentu pertimbangan utamanya adalah misi," kata Juru Bicara Deplu Yuri Thamrin saat media briefing di Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (25/11/2005)Yuri mencontohkan di negara Malaysia dan Filipina sudah ada perwakilan khusus kepolisian. Hal itu dikarenakan memang ada kebutuhan misi pemerintah yang menghendaki kehadiran elemen polisi di kedua negara tersebut. "Tentu untuk daerah lain penempatan intelijen itu tidak mungkin, misalnya di New Zealand, karena tidak sesuai dengan kebutuhan misi," tandasnya.Hingga kini Deplu belum menerima permohonan untuk penempatan intelijen di sejumlah negara. Jika surat resmi sudah diterima oleh Deplu maka pihaknya akan mempertimbangkan secara seksama oleh pimpinan Deplu. "Prosesnya akan kita tunggu dan surat resmi dari instansi terkait. Sampai saat ini kita belum dapat surat itu," ujarnya.Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar merencanakan menempatkan intelijen secara khusus di KBRI di sejumlah negara. Fungsi intelijen, kata dia, memang sudah dijalankan secara terbuka dalam bentuk penempatan atase-atase pertahanan di KBRI. Namun penempatan itu hanya berada di sejumlah negara yang dianggap perlu di antaranya di Filipina dan Thailand. (san/)