Padahal, pemerintah sudah mengucurkan anggaran sejak 2017 sebanyak Rp 2 Triliun, dan ground breakingnya dilakukan bersamaan dengan tol Pekanbaru-Dumai yang akan diresmikan Maret nanti.
Mangkraknya pembangunan jalan tol tersebut menjadi perhatian khusus Anggota Komisi VI DPR-RI, Andre.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita ingin jalan tol tersebut selesai, makanya saya berinisiatif mempertemukan Dirut Hutama Karya ini dengan Kapolda Sumbar," jelas Andre kepada wartawan.
"Semuanya berawal dari Rapat Kerja di Komisi VI, dimana saat itu pihak Hutama Karya menyampaikan berbagai kendala berkaitan dengan pembangunan tol ini. Masalah utama adalah soaol pembebasan lahan," kata dia.
Pertemuan dengan pihak kepolisian, kata Andre diperlukan agar ada solusi terbaik, sehingga terjadi percepatan pembebasan lahan. Dengan demikian, maka pembangunan tol Padang-Sicincin bisa segera dipercepat," sambungnya.
Dalam pertemuan, Kapolda Sumbar Irjen Toni Hermanto menyatakan komitmennya untuk membantun semaksimal mungkin dan sudah melakukan pemetaan untuk membantu pembebasan lahan.
"Kedatangan Pak Andre dan Pak Bintang ini bisa menjadi support tambahan bagi kami untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga pembangunan dan penyelesaian tol ini bisa berjalan tepat waktu," kata Kapolda.
"Kami meminta masyarakat membantu ini, karena kita ingin proses pembangunan jalan tol bisa berlangsung cepat," tambah Toni.
Direktur Utama PT. Hutama Karya, Bintang Perbowo mengatakan, mangkraknya pembangunan jalan tol Padang-Sicincin disebabkan persoalan pembebasan lahan.
"Iya itu tadi, tapi kami sudah meminta komitmen masyarakat untuk menyetujui harga baru dan appraisal yang nanti akan menjadi ganti rugi ke masyarakat," katanya.
Ia menyebutkan, jalan tol Padang-Sicincin baru selesai sepanjang 4 kilometer dari yang seharusnya 36 kilometer.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini