Institusi pernikahan mendapatkan posisi yang unik dan khusus di negara dengan ibu kota Dublin itu. Negara ini bahkan memasukkan soal pernikahan dalam konstitusi yang disusun pada 1937. Konstitusi tersebut menyanjung pernikahan dengan menyebut bahwa pernikahan posisinya lebih tinggi dari semua hukum positif.
Konstitusi juga menyebut adanya perlindungan negara atas pernikahan. Salah satunya berbunyi: "Negara berjanji untuk menjaga dengan perhatian khusus institusi pernikahan tempat keluarga didirikan dan untuk melindunginya dari serangan.". Serta, "Tidak ada satu undang-undang pun yang akan diberlakukan bisa memberikan persetujuan pembubaran pernikahan."
Dosen pada School of Law, University of Manchester, Jackson Nyamuya Maogoto, dalam salah satu esainya menyebut larangan perceraian itu merupakan produk langsung dari pengaruh politik Gereja Katolik yang kuat di Irlandia. Seperti diketahui mayoritas penduduk Irlandia menganut agama Katolik.
"Serta menunjukkan peran Gereja Katolik dalam identitas budaya negara Irlandia," tulis Magaoto dalam artikel berjudul Legalising Divorce in the Republic of Ireland: A Canonical Harness to the Legal Liberation of the Right to Marriage Among the Disenfranchised.
