.webp)
"Programnya bagus itu, itukan kelanjutan tahun-tahun sebelumnya kan sudah dipasang, sama deh dengan tahun sebelumnya tahun 2019, 2018, ke depan 2020 6 stasiun itukan. Bagus menurut saya memang harus begitu, harus lebih cepat," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebutuhan (Jakarta) dong, itukan beberapa titik yang yang banjir, untuk memitigasi bencana, bagus dong. Uangnya menurut saya juga nggak boros-boros banget. Membangun stasiun 6 radio, coba tanya anak pegiat-pegiat bikin statisun berapa habisnya, lebih dari Rp 500 juta, bisa diatas Rp 1 miliar bikin radio itu," ujarnya.
Apabila ada penolakan dari pemasang 6 alat DWS, Syarif menilai aneh sikap tersebut. Syarif mengatakan program pemasang alat tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta.
"Penolakan bagaimana? Kan dia bahas dan menyetujui sendiri di dalam rapat komisi. Kecuali kalau tidak pernah dibahas. Ini aneh, sudah setuju ketok palu di komisi lalu baru ngeh kalu ada anggaran itu, kan aneh. Kok bicara seperti itu manakala belum dilakukan pembahasan, mungkin tepat, tapis sekarang apa relevansinya membicarakan yang sudah dibahas dan disetujui, ucap Syarif.
Syarif belum mengetahui kapan 6 alat DWS tersebut akan dipasang. Namun perkiraan dia alat tersebut paling cepat akan dipasang pada bulan Maret tahun ini.
"Ya kita nggak tahu (kapan dieksekusi), biasanya kita cek dulu dong ke BPBD nya, itu ada namanya SPS (Serapan Perkiraan Sendiri) di dalam masing-masing SKPD dan UKPD dia punya SPS tergambar bulan apa. Kalau saya sih mengatakan paling cepat bulan dua bisa Maret, bisa April, tergantung dia kemampuan input pada waktu turunnya DPA kan diminta bikin untuk SPS," imbuhnya.
Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 Disaster Warning System (DWS) pada tahun 2020. BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau Toa yang umum ditemukan.
"Pengeras ini bukan Toa biasa karena bisa dipantau dari Pusdatin untuk langsung ke lokasi yang ada. Anggaran tersebut sudah ada di e-bugedting," ucap Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Muhammad Insyaf, saat dihubungi, Kamis (16/1).
Sementara itu, BNPB selaku induk dari BPBD di seluruh Indonesia menilai menjelaskan mengapa alat ini bisa mahal. Terlebih, karena alat ini menggunakan standar Jepang yang termasuk kerap dilanda bencana alam.
"Ini kayaknya pengembangan EWS (Early Warning System) bantuan Jepang. Ini TOA seperti yang dipakai di Jepang, jadi memang mahal," kata Kepala Pusdatinkom BNPB Agus Wibowo kepada wartawan, Kamis (16/1/2020) malam.
Halaman 2 dari 2
