RUU Bakamla Jadi Prolegnas Prioritas 2020, Baleg: Karena Natuna

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 16 Jan 2020 19:09 WIB
Foto: Ketua Baleg Supratman Andi Agtas (Azizah/detikcom)
Foto: Ketua Baleg Supratman Andi Agtas (Azizah/detikcom)
Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) mengubah empat poin dari 50 RUU prolegnas prioritas tahun 2020 yang telah ditetapkan saat rapat paripurna pada Desember 2019. Salah satunya yang didrop adalah RUU tentang Komisi Yudisal (KY) untuk digantikan oleh RUU tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan didropnya RUU KY di prolegnas prioritas atas permintaan Komisi III DPR. Apa alasannya?

"KY diturunin karena Komisi III merasa keberatan. Mereka (Komisi III) minta untuk memprioritaskan yang lain, nanti tanya di Komisi III deh. Jadi tadinya kan usulan Baleg, nah kedua mereka menganggap itu domain mereka. Jadi nanti biar mereka yang akan usulkan," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).


Sebagai penggantinya, Baleg memasukkan RUU Bakamla ke dalam prolegnas prioritas. Supratman mengatakan RUU tersebut merupakan usulan dari pemerintah yang sifatnya penting karena ribut-ribut di ZEE Natuna.

"Kan RUU TNI diambil DPR, jadi pemerintah meminta tambahan RUU Bakamla, karena Bakamla juga mau, kan Bakamla mendesak dengan keputusan dengan kasus Natuna jadi Bakamla harus diperkuat dan kita setuju itu rasional," tuturnya.


Sebelumnya, Baleg bersama Menkum HAM Yasonna Laoly telah menetapkan 50 RUU Prolegnas prioritas tahun 2020. Berikut daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas yang terbaru:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus)
30. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
37. RUU tentang Ketahanan Keluarga
38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
39. RUU tentang Profesi Psikologi
40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus)
42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus)
43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
47. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus)
48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
49. RUU tentang Daerah Kepulauan
50. RUU tentang Bakamla


Tonton juga Faldi Zon Komentari Jokowi Ke Natuna, Ngabalin: Pakai Otak yang Sehat :

[Gambas:Video 20detik]

(eva/gbr)