Soal Natuna, Menhan Prabowo Dorong One Command In the Sea

Jakarta - Menghadapi persoalan teritorial di Kepulauan Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan segera mencairkan anggaran belanja kapal untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tambahan kekuatan kapal diharapkan dapat menyokong Bakamla dalam melaksanakan operasi di laut.

"Gini... kita mendorong supaya one command in the sea, satu komando di laut. Dalam hal ini, yang didorong coast guard, coast guard kita kan Bakamla. Makanya Pak Prabowo memutuskan anggaran belanja kapal-kapal untuk Bakamla disegerakan," jelas jubir Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan di Kementerian Pertahanan, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Di-Bully 'Penakut' Bareng Prabowo, Luhut Cerita Hampir Mati di Perang

Dahnil kemudian meluruskan perbedaan fungsi operasi Bakamla dan TNI AL. Menurutnya, Bakamla difungsikan untuk menjaga hak berdaulat terkait sumber daya laut di perairan Natuna. Sedangkan TNI AL difungsikan menjaga kedaulatan perairan Indonesia, dalam hal ini di Kepulauan Natuna.

"Jadi untuk menertibkan permasalahan hak berdaulat ini, misal pencurian segala macam itu bisa dilakukan Bakamla. Tentu kalau ada apa sebutlah pelanggaran hak berdaulat itu Bakamla, kedaulatan itu TNI, dalam hal ini Angkatan Laut di laut," lanjut Dahnil.

Dahnil Anzar Simanjuntak (Muhammad Faisal Javier Anwar/detikcom)

Langkah lain yang diambil Prabowo ialah memastikan secara de facto pula bahwa perairan Natuna masuk kedaulatan Indonesia. Karena itu, Prabowo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengirim nelayan-nelayan untuk mencari ikan di perairan Natuna.