Soal Natuna, Menhan Prabowo Dorong One Command In the Sea

Prabowo Subianto (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Menghadapi persoalan teritorial di Kepulauan Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan segera mencairkan anggaran belanja kapal untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tambahan kekuatan kapal diharapkan dapat menyokong Bakamla dalam melaksanakan operasi di laut.

"Gini... kita mendorong supaya one command in the sea, satu komando di laut. Dalam hal ini, yang didorong coast guard, coast guard kita kan Bakamla. Makanya Pak Prabowo memutuskan anggaran belanja kapal-kapal untuk Bakamla disegerakan," jelas jubir Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan di Kementerian Pertahanan, Kamis (16/1/2020).

Dahnil kemudian meluruskan perbedaan fungsi operasi Bakamla dan TNI AL. Menurutnya, Bakamla difungsikan untuk menjaga hak berdaulat terkait sumber daya laut di perairan Natuna. Sedangkan TNI AL difungsikan menjaga kedaulatan perairan Indonesia, dalam hal ini di Kepulauan Natuna.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi untuk menertibkan permasalahan hak berdaulat ini, misal pencurian segala macam itu bisa dilakukan Bakamla. Tentu kalau ada apa sebutlah pelanggaran hak berdaulat itu Bakamla, kedaulatan itu TNI, dalam hal ini Angkatan Laut di laut," lanjut Dahnil.

Soal Natuna, Menhan Prabowo Dorong One Command In the Sea

Dahnil Anzar Simanjuntak (Muhammad Faisal Javier Anwar/detikcom)

Langkah lain yang diambil Prabowo ialah memastikan secara de facto pula bahwa perairan Natuna masuk kedaulatan Indonesia. Karena itu, Prabowo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengirim nelayan-nelayan untuk mencari ikan di perairan Natuna.

"Makanya Pak Prabowo berkoordinasi dengan Menteri KKP supaya dipermudah izin-izin nelayan besar maupun izin nelayan kecil beroperasi di sekitar Natuna Utara. Karena apa? Karena aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah itu akan membuat deklarasi bahwasanya de facto itu milik kita, hak berdaulat milik kita," kata Dahnil.

Prabowo, menurut Dahnil, sangat berhati-hati dalam menghadapi konflik wilayah di Natuna ini. Sebagai Menteri Pertahanan yang juga memiliki fungsi diplomasi pertahanan, Prabowo enggan mengambil langkah militer secara sembrono.

"Kalau pendekatan militer itu justru merusak diplomasi kita justru yang bisa dipersalahkan adalah kita," tutur Dahnil.

"Nah, oleh sebab itu, Pak Prabowo dalam hal ini, beliau hati-hati sekali, karena ini terkait dengan diplomasi jangka panjang, kira-kira begitu," lanjutnya.

Dahnil menyampaikan Prabowo juga telah menjalin komunikasi dengan Menhan China. Prabowo meminta China menghormati teritorial Indonesia di perairan Natuna demi menjaga hubungan diplomasi Indonesia-China.

"Beliau berkomunikasi dengan baik terkait itu, meminta ada penyelesaian yang baik. Jadi saling klaim ini tidak baik, jadi klaim China ini tidak elok bagi hubungan diplomasi kita. Nah, itu yang disampaikan Pak Prabowo," kata Dahnil.