Driver Ojol Demo soal Zonasi Tarif, Menhub Akan Ajak Dialog dengan Aplikator

Terkait persoalan legalitas ojol, Budi meminta para driver berpikir jernih. Justru, kata Budi, legalitas ojol akan menjadi bumerang bagi para driver.

"Saya pikir gini legalitas itu penting, tapi mereka harus berpikir apabila mereka minta legalitas justru menjadi bumerang bagi keberadaan mereka. Saya mereka minta untuk berpikir secara jernih. Kita melindungi, dengan diskresi yang kita lakukan agar mereka itu mendapatkan uang mencari penghasilan secara baik," ujar dia.

Sebelumnya, driver ojol menggeruduk kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta. Massa ojol kali ini menyuarakan terkait kejelasan payung hukum atau legalitas dari ojol.

Baca juga: Perwakilan Ojol Klaim Tuntutan Tarif-Payung Hukum Ditindaklanjuti Kemenhub

"Kita ingin adanya payung hukum atau legalitas ojol. Agar status kita jelas menjadi salah satu bagian dari sarana transportasi umum. Pemerintah agar bisa mendorong DPR RI merevisi UU 22," ujar Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono, di depan Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).