641 Ribu Warga Banten Miskin, Gubernur: Nggak Mungkin Kemiskinan Nol

Gubernur Banten Wahidin Halim (Arief Ikhsanudin/detikcom)

Serang - Sebanyak 641 ribu warga Banten masuk kategori miskin berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS). Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan angka tersebut termasuk rendah dan tidak mungkin angka kemiskinan menjadi nol.

"Komposisi Banten rendah, termasuk terendah di Indonesia. Kita juga tidak mungkin angka kemiskinan nol. Karena di mana-mana nggak ada kemiskinan nol," kata Wahidin Halim di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl Syekh Nawawi Al Bantani, Serang, Rabu (15/1/2020).

Gubernur yang biasa dipanggil WH ini mengatakan ada pertumbuhan ekonomi di Banten. Daya beli warga juga semakin baik. Dia juga mengatakan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Banten menjadi di atas Rp 3 juta. Jumlah tersebut diharapkan bisa meningkatkan kemampuan ekonomi warga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi bisa dilepaskan dari angka kemiskinan," ujarnya singkat.

BPS berdasarkan survei per September 2019, menyatakan kemiskinan Banten di angka 4,94 persen. Ada penurunan 0,15 poin dibanding pada periode Maret 2019 (5,09 persen). Komoditas makanan jadi penyumbang kemiskinan sampai 71,61 persen.

"Peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi nonmakanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap kemiskinan sampai 71,61 persen," kata Kepala BPS Banten Adhi Wiriana dalam keterangan ke wartawan.

Di pedesaan, komoditas seperti beras jadi penyumbang terbesar sampai 25,86 persen. Disusul rokok kretek 11,97 persen dan roti 3,30 persen.

Di bawah tiga komoditas tersebut, ada telur ayam ras dan daging ayam. Sementara di perkotaan, beras dan rokok kretek dan telur ayam ras jadi 3 komoditi penyumbang pada angka kemiskinan.

Ia menjelaskan, untuk komponen seperti beras dan rokok harus diwaspadai terkait kenaikan harga. Apalagi ada kenaikan cukai rokok yang bisa berpengaruh pada angka kemiskinan.