Pertemuan Jokowi dan Pimpinan Koalisi Juga Bahas Finalisasi Omnibus Law

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 15 Jan 2020 11:04 WIB
Arsul Sani (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Arsul Sani (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pimpinan partai koalisi kemarin. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga sempat membahas soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Memang kemarin ada pertemuan pimpinan parpol, ketum, sekjen, dan ketua-ketua fraksi dari 6 partai koalisi pemerintah, jadi termasuk Gerindra, itu memang ada. Tapi di sana Pak Jokowi hanya menyampaikan update, pertama tentang rencana pengajuan omnibus law, yang kedua tentang rencana UU Pemindahan Ibu Kota, itu saja," kata Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Pertemuan digelar secara tertutup di Istana Kepresidenan. Pimpinan partai politik koalisi yang hadir antara lain Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PP Suharso Monoarfa, dan Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.


Sedangkan dari jajaran Sekjen yang hadir adalah Hasto Kristiyanto, Johnny G Plate, Lodewijk Paulus, Hasanuddin Wahid, Arsul Sani, dan Ahmad Muzani. Arsul mengatakan Presiden Jokowi memberikan target 100 hari kerja untuk menyelesaikan pembahasan omnibus law tersebut.

"Nah, omnibus law sedang difinalisasi oleh pemerintah, segera akan disahkan. Presiden memang berharap bahwa ini bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja lah, ya dari sejak kemudian mulai dibahas dong, dibentuk di DPR-nya," ujarnya.

Arsul mengatakan Jokowi berharap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu selesai pada ulang tahun kemerdekaan ke-75 Indonesia. Menurutnya, hal itu akan menjadi hadiah kemerdekaan.


"Jadi kami sendiri kalau ini segera diserahkan tentu berharap nanti pas ultah 75 kemerdekaan kan itu sudah selesai. Iya, tentu kita berharap seperti itu. Supaya jadi hadiah kemerdekaan," ujar Arsul.

Selain itu, kata Arsul, Jokowi menyinggung soal kasus Jiwasraya. Arsul mengatakan ada langkah-langkah yang tengah disusun pemerintah untuk membereskan persoalan di perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

"Ya itu (Jiwasraya) disinggung bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah. Yang intinya adalah meskipun secara bertahap itu mereka akan me-recorvery kerugian nasabah. Tapi memang ini tidak bisa dalam waktu yang cepat," ungkapnya. (azr/gbr)