Tjahjo Segera Kumpulkan Pejabat Pusat-Daerah, Bahas Perampingan Eselon

Menpan Tjahjo Kumolo (Foto: Wilda/detikcom)

Jakarta - Pesiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jabatan eselon III dan IV dipangkas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo akan mengumpulkan para pejabat pemerintah pusat dan daerah untuk membahas hal realisasi tersebut.

"Kami selesai sudah, besok tanggal 16 (Januari) kami akan mengundang sekjen dan sesmen kementerian, mengundang sekda kabupaten, kota, provinsi di seluruh Indonesia untuk menyampaikan konsepnya bahwa target kami ya paling tidak dalam tahun ini semua selesai," kata Tjahjo Kumolo di kantor Wapres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Hingga saat ini, kata Tjahjo, tidak ada masalah berarti terkait upaya pemangkasan eselon ini. Di KemenPAN-RB pun, menurutnya, tidak mengalami masalah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau bagi kementerian lembaga saya kita gak ada masalah karena kementerian keuangan misalnya sudah memulai, kemudian kementerian BUMN malah dimulai dari eselon I nya sampai ke bawah. Saya kira ga ada masalah," sambungnya.

Dia berharap tahun ini, pemangkasan eselon sudah dapat diterapkan. Terkait waktu penerapan pemangkasan eselon ini, menurut Tjahjo, juga akan dibahas pada pertemuan tersebut.

"Diharapkan, baik apakah itu bertahap atau langsung tapi tahun ini harapannya selesai. Syukur bisa setengah tahun supaya tahap-tahap berikutnya kan nanti sistem penggajiannya juga, sistem kenaikan jenjang karier fungsionalnya bagaimana, itu saja," ucap Tjahjo.

Dia mengatakan, setiap lembaga akan menentukan sendiri jumlah pemangkasan eselonnya. Menurutnya, kebutuhan setiap lembaga berbeda-beda.

"Oh iya dong. Jadi konsep kita siapkan, masukan semua pihak, juga kami melibatkan UI juga, KASN, kemudian BKN, semua, LAN juga. Nanti baru disampaikan," ungkapnya.

Dia mengatakan pemangkasan eselon ini akan disesuaikan bagi setiap lembaga. Tjahjo pun memberikan contoh kondisi yang ada di Kementerian PUPR.

"Contoh di Kementerian PUPR, eselon III nya itu pegang proyek sampai triliun. Apakah ini menjadi kalau berdebatkan kan gak mungkin modal nasional. Mungkin ada beberapa pengecualian," katanya.