MPR Minta KPK Pantau OJK dan Dugaan Korupsi Rp 10 T Asabri

Foto: Pertemuan MPR-KPK (M Zhacky-detikcom)

Jakarta - MPR RI tidak hanya meminta KPK memantau penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). MPR meminta KPK juga mememberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan korupsi Rp 10 triliun PT Asabri.

"Kami juga mendorong apa yang sedang terjadi di PT Asabri juga turut dipantau. Dan juga asuransi-asuransi milik negara lainnya dan lembaga pensiun lainnya juga harus dipantau KPK. Karena praktik itu berpotensi merugikan masyarakat pula," kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat jumpa pers bersama lima komisioner KPK, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Bahkan, MPR juga meminta KPK menyelidiki ada tidaknya oknum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 'bermain'. Sebab, sebut Bamsoet, OJK mempunyai tanggung jawab sebagai pengawas dari perusahaan asuransi negara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beberapa pelakunya menurut dugaan masyarakat kurang lebih sama. Sehingga perlu juga ditelisik oknum pengawas yang selama ini mengawasi, yakni OJK," terang Bamsoet.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, hari ini. Usai pertemuan, Wimboh sempat ditanya soal pembahasan masalah Jiwasrayaa dan Asabri.

"Bahas umum saja, bahas ekonomi, bahas keuangan, nggak ada topik khusus," kata Wimboh di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

Pertemuan Wimboh dengan Presiden Jokowi berlangsung internal. Pertemuan itu berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB.