Rencana Aksi Dewi Tanjung-Abu Janda Dilawan Fahira

Dewi Tanjung - Fahira Idris (Dok. detikcom)

Jakarta - Dua aksi rencananya berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta esok hari. Aksi pertama adalah demo yang memprotes Gubernur DKI Anies Baswedan, sedangkan aksi kedua adalah yang membela Anies.

Aksi pertama digawangi oleh Dewi Tanjung, Abu Janda, dkk. Mereka mengadakan aksi bertajuk 'Para Bunda Tangguh Pembela Rakyat' dan mempersoalkan cara Anies menangani banjir. Mereka menuntut Gubernur DKI Anies Baswedan mundur.

"Iya itu demo para bunda se-DKI yang jadi korban banjir, yang mereka menuntut tanggung jawab gubernur dan minta pertanggungjawaban gubernur. Kan selama ini Anies Baswedan terkenal cuci tangan dan melimpahkan kesalahannya kepada orang lain," kata politikus PDIP, Dewi Tanjung, kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Dewi, jangan sampai karena dendam, Anies tak mau melanjutkan program normalisasi yang telah dikerjakan di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dewi meminta Anies tak banyak berkata-kata.

"Jangan hanya karena dia dendam dan tidak suka ke Ahok dia tidak mau meneruskan normalisasi di Ciliwung, ganti bahasa jadi naturalisasi sehingga kita ini nggak perlu lagi bahasa dendam nggak perlu lagi bahasa kompetitor, kita ini perlu kerja, kerja pemimpin. Jadi ini aspirasi masyarakat mengundang saya mengajak saya untuk turun bareng sama mereka," ujar dia.

Dewi Tanjung (Ari Saputra/detikcom)

Namun ternyata tuntutan aksi demo itu tak hanya terkait banjir. Dewi berkukuh meminta Anies mundur karena menurutnya ada banyak hal yang menjadi kekeliruan Anies selama memimpin di Ibu Kota.

"Tuntutan aksinya pertanggungjawaban kerja sang pemimpin seiman ini bapak gubernur yang terhormat Anies Baswedan action kami minta beliau mundur. Selain banjir, banyak hal yang menurut kami ini bukan seperti pemimpin yang kami harapkan, yang suka cuci tangan, lepas tangan, dan menyalahkan anak buah, begitu ada kesalahan ini sang pemimpin nggak mau mengambil alih tanggung jawab malah lempar ke anak buah, menyalahkan seolah-olah dia nggak tahu padahal dia, lama-lama masyarakat ini sebel," tuturnya.

Rencananya, ada aksi lain yang juga akan digelar besok di Balai Kota DKI. Bedanya, aksi ini digawangi Fahira Idris.

Aksi kedua ini digelar untuk merespons demonstrasi yang digagas Dewi Tanjung dkk. Anggota DPD dari DKI Jakarta, Fahira Idris, bersama ormas Bang Japar menyiapkan 'Aksi Jaga dan Kawal Anies'.

"Memberi dukungan kepada Pemprov dan Gubernur DKI untuk terus fokus kepada penanganan banjir dan terus melanjutkan program-program penanggulangan banjir. Jika mau kita sandingkan data-data banjir, dapat terlihat jelas kok sejauh mana program pencegahan yang telah dilakukan Pemprov DKI saat ini dibanding sebelumnya. Parameternya bisa dilihat dari kecamatan terdampak, kelurahan terdampak, warga terdampak, jumlah pengungsian, lama genangan, dan lainnya yang jauh berkurang," kata Fahira kepada wartawan, Senin (13/1).

Aksi Dewi Tanjung cs dan Fahira Idris akan digelar bersamaan di depan Balai Kota pada pukul 14.00 WIB. Fahira berencana turun langsung bila tidak ada bentrokan jadwal di DPD. Dia juga memastikan tak akan ada bentrokan massa dari dua aksi tersebut.

"Insyaallah nggak akan ada bentroklah. Tujuan ormas Bang Japar untuk jaga dan kawal. Turut membantu mengamankan jalannya aksi," ujar dia.

"Antispasinya Bang Japar menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan dan UU yang berlaku. Jika ada pihak-pihak yang memprovokasi, kita akan serahkan penanganannya kepada pihak keamanan," sambung Fahira.

Fahira Idris (Samsuduha/detikcom)

Fahira mengatakan demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Dia menilai bencana banjir telah dijadikan komoditas oleh pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan Anies.

"Terkait banjir kita harus paham konstruksi penyebab banjir Jakarta. Kita semua sama-sama pahamlah, apapun yang dilakukan di Jakarta untuk menghalau banjir tidak akan bermanfaat banyak selama tidak ada pemulihan yang serius di kawasan hulu. Termasuk pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor yang jadi domain pemerintah pusat belum selesai hingga saat ini," ujar dia.

Halaman 1 2

Selanjutnya