Pemkot Batam Kaji Penutupan Lokalisasi Sintai

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad (Antara Foto)

Batam - Pemkot Batam, Kepulauan Riau, berencana melakukan kajian komprehensif terkait penutupan lokalisasi prostitusi Sintai. Penutupan lokalisasi tersebut harus memikirkan kehidupan warga di sekitarnya juga.

"Harus dilakukan kajian komprehensif. Ada berapa yang hidup dari situ, berapa gerak ekonominya," kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menanggapi desakan sejumlah legislator untuk menutup lokalisasi Sintai, yang dilansir dari Antara, Senin (13/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, kata dia, perlu dikaji dampak penutupan Sintai terhadap wilayah kota lainnya. Pria yang pernah belajar sosiologi perkotaan itu mengingatkan realitas kota besar tidak bisa dilepaskan dari praktik prostitusi, daerah kumuh, dan gelandangan.

"Di seluruh kota di dunia tidak bisa melepaskan dari itu, slum (kumuh) dan gelandangan pengemis. Itu fenomena yang tidak dapat diabaikan kota," kata Amsakar.

Tonton juga Polisi Bongkar Jaringan Prostitusi Online di Sulsel :

Ia bercerita awal mula pembentukan lokalisasi Sintai berutjuan mengumpulkan wanita tunasusila yang awalnya ada di penjuru kota. Menurut dia, karena pemerintah tidak menginginkan wajah kota terkesan negatif, perempuan PSK di Batam dialihkan ke Sintai.

"Sejak itu pula kesan kota semakin baik," ujarnya.

Mengenai kasus perdagangan manusia yang diungkap Polresta Barelang, yang melibatkan dua anak di bawah umur yang bekerja di Sintai, ia menyerahkan masalah itu kepada aparat penegak hukum. Dia menjelaskan, sesuai ketentuan, Dinas Sosial Kota Batam juga sudah berkoordinasi dengan KPPAD yang menangani masalah anak.

"Ini anak di bawah umur, karena itu sesuai dengan kebijakan kementerian agar pemerintah, Dinsos mengikutsertakan KPPAD dalam penanganan kasus itu," ucap Amsakar.