.webp)
Bambang mengungkapkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) masih mengemban tanggung jawab dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Dia ingin terus ada kerja sama yang baik antara Kemenristek dan BPK agar dapat mewujudkan laporan keuangan penelitian yang lebih transparan dan akuntabel.
"Kebetulan Dharma Penelitian dan Pengabdian Masyarakat itu menjadi tanggung jawab kami sehingga meskipun ini unitnya adalah PTN yang secara hirarkis berada di bawah Kementerian Pendidikan. Namun untuk aspek penelitiannya tentu kami juga harus bekerja sama supaya transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan kegiatan ristek juga menjadi lebih baik," kata Bambang, di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengatakan forum koordinasi tersebut perlu dilakukan. Menurutnya, untuk dapat menciptakan laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perlu ada komunikasi yang intensif antara BPK dan lembaga-lembaga pemerintah yang ada.
"Ya saya pikir ini forum yang sangat baik ya karena tentunya setiap kali pemeriksaan keuangan, laporan keuangan, pertama tentunya kita menginginkan segala sesuatunya lancar dengan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan kemudian tidak ada pelanggaran keuangan sama sekali," kata Bambang.
"Nah untuk bisa menuju ke sana tentunya diperlukan komunikasi yang intensif antara pihak yang diperiksa auditee dengan pihak yang memeriksa yaitu auditor," sambungnya.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan BPK sebagai auditor harus dapat tegas dalam menjalankan tugas-tugasnya.
"Nah kalau kemudian auditee tetap tidak memperbaiki, baru kemudian auditor harus menyatakan dengan tegas bahwa auditee tersebut belum melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan karenanya tentunya harus ada tindak lanjut yang serius ya," ujar Bambang.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
