Muhaimin: Sistem Kuker ke Luar Negeri Perlu Diperbaiki

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyatakan perlu ada perbaikan sistem dalam program kunjungan kerja ke luar negeri. Sebab sistem selama ini dinilai kurang efektif sehingga menimbulkan kritik dari publik."Harus ada perbaikan sistem, sistem yang akuntabel dalam masalah ini agar tidak menimbulkan citra negatif," kata Muhaimin Iskandar usai tasyakuran putusan MA yang hanya mengabulkan 1 dari 10 tuntutan Alwi Shihab, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2005).Dikatakannya, untuk memperbaiki sistem tersebut perlu adanya standarisasi target dari kunjungan ke luar negeri dan perlu pemilihan yang tegas antara kunjungan dalam rangka tugas dan jalan-jalan untuk kepentingan pribadi."Kunjuangan luar negeri tidak boleh kalau tidak ada kaitannya dengan tugas negara dan masalah negara. Jadi harus dipilah-pilah antara kepentingan pribadi dan tugas," ujarnya.Menurut Muhaimin, kunjungan kerja ke luar negeri tetap diperlukan karena banyak manfaatnya. Tapi ke depan harus betul-betul diseleksi mana yang urgen dan mana yang tidak. Selain itu pimpinan juga telah mengevaluasi program kunjungan kerja ke luar negeri selama ini dengan mengurangi jumlah yang bersangkutan dan memilih acara-cara yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.Mengenai rencana Badan Kehormatan untuk membentuk etika perjalanan ke luar negeri, Muhaimin sangat setuju dengan akan hal itu. Namun aturan itu sebaiknya dibuat dengan jelas sehingga bisa mengembalikan citra DPR.Seperti diberitakan, setiap wakil rakyat ke luar negeri, cibiran publik selalu muncul. Pasalnya kunjungan yang rata-rata berbalut studi banding itu lebih banyak pikniknya ketimbang manfaatnya. Terakhir, anggota DPR dijadwalkan terbang ke Mesir pada awal Desember depan. Pesertanya adalah anggota DPR yang selama ini belum kebagian jatah jalan-jalan. (san/)