Ngabalin Sebut Presiden Punya Privilege soal Lampu Kendaraan, Ini kata UU

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Minggu, 12 Jan 2020 15:44 WIB
Jokowi motoran dengan lampu motor mati. (Ray Jordan/detikcom)

Sementara itu, Pasal 135 menjelaskan soal pengecualian bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama. Mereka diperbolehkan untuk tak mengindahkan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 135
(1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
(2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Diketahui, kontroversi ini berawal dari gugatan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang diajukan Eliadi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, dia tidak terima ditilang lantaran tidak menyalakan lampu sepeda motor.

Eliadi ditilang personel Polantas di Jalan DI Panjaitan, Jaktim, pada 8 Juli 2019 pukul 09.00 WIB. Eliadi ditilang karena lampu sepeda motornya tidak menyala.

Eliadi kemudian bersama temannya, Ruben Saputra, menggugat Pasal 197 ayat 2 dan Pasal 293 ayat 2 dan meminta agar dihapuskan. Ayat itu adalah:

Pasal 197 ayat 2:
Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Pasal 293 ayat 2
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).


Eliadi juga berdalih mengapa hanya ia yang ditilang, sementara Presiden Joko Widodo yang melakukan hal serupa tidak ditilang.

"Presidan Joko Widodo pada hari Minggu, 4 November 2018, pukul 06.20 WIB, mengemudi sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten, dan tidak menyalakan lampu utama sepeda motor dikemudikannya, namun tidak dilakukan penindakan langsung (tilang) oleh pihak kepolisian," kata Eliadi, sebagaimana yang terlampir dalam permohonan gugatannya.

Menurut Eliade, Jokowi sebagai kepala pemerintahan, menurut Pasal 20 ayat 2 UUD 1945, ikut membahas rancangan UU ini. "Hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equality before the law) yang terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945," ujar Eliadi.

Berdasarkan catatan detikcom, kala itu Jokowi sedang kampanye pilpres. Jokowi berkendara dengan sepeda untuk menuju pasar. Perjalanan dimulai di Jalan Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten, Minggu (4/11/2018), pukul 06.20 WIB. Saat itu, tampak lampu motor Jokowi tidak menyala.
Halaman

(rdp/gbr)