KSAL Akui Pulau Pasir di Sebelah NTT Milik Australia

Kupang - Gugusan Pulau Pasir (Ashmore Reef) yang terletak di sebelah selatan Pulau Rode, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), milik siapa? Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Slamet Soebijanto mengakui pulau itu milik Australia dan bukan milik Indonesia. Menurut KSAL, sejak Australia menjadi koloni Inggris, Pulau Pasir masuk dalam wilayah kekuasaan Inggris dan kemudian diserahterimakan kepada Australia bertepatan dengan berdirinya negara itu. Pernyataan KSAL ini membantah wacana yang mengemuka akhir-akhir ini bahwa pulau Pasir milik Indonesia. KSAL menegaskan hal ini di Kupang, Kamis (24/11/2005) saat menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya protes dari sejumlah aktivis LSM bahwa secara historis pulau yang terdiri dari pasir putih itu milik nenek moyang masyarakat Timor barat, namun Indonesia sengaja membiarkan Australia menguasai pulau itu berikut sumber daya alamannya. "Meski secara yuridis masuk Australia, tetapi secara de facto, nelayan tradisional kita masih diizinkan untuk mencari nafkah di sana. Tetapi bukan berarti pulau itu milik Indonesia," kata dia. Pernyataan KSAL ini mendapat reaksi keras dari Direktur Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni. YPTB merupakan salah satu lembaga yang gigih memperjuangan hak masyarakat Indonesia di Pulau Pasir dan Celah Timor. Menurut Tanoni, KSAL tidak sepatutnya mengeluarkan pernyataan sepihak yang memberikan legitimasi kepada Australia untuk menguasai gugusan Pulau Pasir, sebelum melakukan studi tentang latar belakang kepemilikan pulau itu."Saya tetap akan memperjuangkan kepada dunia internasional untuk menekan Australia mengembalikan Pulau Pasir ke pangkuan ibu pertiwi. Alasan apa KSAL mengakui Pulau Pasir milik Australia, sementara bukti sejarah menunjukkan pulau itu sesungguhnya milik Indonesia," kata dia. 2.000 Personel TNI AL Amankan Perairan NTT Sementara itu, Markas Besar TNI AL menempatkan sedikitnya 2.000 personel prajurit yang dilengkapi alat perang dan armada tempur untuk mengamankan wilayah perairan NTT yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan termasuk dalam jalur pelayaran internasional. Penempatan pasukan ini bersamaan dengan diresmikannya Pangkalan Utama TNI AL IX Kupang oleh KSAL di pelabuhan El Nusa, kawasan industri Bolok, Kamis (24/11).Menurut KSAL, Dantamal IX Kupang beserta seluruh kekuatan di dalamnya memiliki tugas pokok mengamankan wilayah perairan NTT, sebagian wilayah perairan Maluku dan Nusa Tenggara Barat dari kemungkinan terjadinya illegal fishing oleh armada asing sekaligus menjaga wilayah perbatasan laut dari upaya infiltrasi yang dilakukan oleh pihak luar. "NTT berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia sehingga terbuka kemungkinan terjadi tindak pidana penyelundupan manusia secara ilegal, penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia oleh armada asing, serta penyelundupan. Karena itu penempatan pasukan TNI AL dan peningkatan status Pangkalan AL Kupang menjadi Pangkalan Utama IX diharapkan dapat mencegah terjadinya aksi kejahatan," kata KSAL dalam jumpa pers usai meresmikan Lantamal IX Kupang.Ia menambahkan, wilayah perairan Indonesia merupakan terpanjang di dunia yakni 81.000 kilometer persegi, sementara armada yang dimiliki hanya 114 unit dengan jumlah personel hanya 90.000 orang. Hal ini sangat menyulitkan TNI AL untuk memberikan pengamanan secara optimal. "Mabes TNI AL dalam rencana jangka panjang menargetkan memiliki paling sedikit 280 kapal perang pada tahun 2024. Berbagai upaya sementara dilakukan yakni akan memanfaatkan anggaran negara sebesar Rp 1,96 miliar untuk membeli armada baru dan memperbaiki armada yang rusak," lanjutnya.Menurut KSAL, TNI AL akan memberikan perhatian khusus di daerah yang berbatasan langsung dengan negara asing dan berpotensi konflik seperti Sangihe Talaut, Natuna, Tarakan, Papua dan selat Malaka. "Daerah-daerah itu akan mendapat perhatian khusus," tegasnya. (asy/)