Ini Besaran Gaji dan Fasilitas Sekjen PBB Pertama

Foto: Westminster Central Hall, lokasi Sidang Umum PBB pertama pada 10 Januari 1946 (wikimedia commons)

Jakarta - Tepat pada tanggal ini, pada 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar Sidang Umum yang pertama. Saat itu sidang umum tersebut belum digelar di New York, Amerika Serikat. Namun di Westminster Central Hall, sebuah gereja Methodist sekaligus gedung pertemuan di jantung kota London, Inggris.

Sidang itu dihadiri delegasi dari 51 negara itu diantaranya China, Amerika Serikat, Venezuela, Filipina, dan Turki. Dalam rapat pleno ke-20 terpilih Trygve Halvdan Lie, Menteri Luar Negeri Norwegia sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB yang pertama.

Tak hanya itu, rangkaian rapat pleno juga membahas soal honor yang didapatkan para pejabat PBB. Sekjen PBB Trygve Lie mendapat gaji bersih sebesar USD 20 ribu per tahun. Politisi Partai Buruh Norwegia itu juga memperoleh fasilitas tempat tinggal beserta perabotannya yang biaya perawatannya ditanggung PBB.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekjen PBB memegang jabatannya selama lima tahun. Karena banyak informasi rahasia yang dipegang, negara anggota PBB tidak diperkenankan menawarkan jabatan apapun padanya ketika akan pensiun. "Seorang Sekjen juga harus menahan diri menerima tawaran posisi apapun," seperti yang dikutip dari arsip resolusi sidang umum tersebut.

Sidang juga menyepakati besaran anggaran pemasukan untuk menunjang kerja PBB sebesar USD 25 juta. Anggaran ini ditanggung renteng 51 negara yang sepakat jadi anggota PBB. Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Prancis, dan India jadi negara dengan kontribusi terbesar.

Amerika Serikat misalnya punya kontribusi 24,6 persen atau sebesar USD 6,1 juta. Lalu disusul Inggris sebesar 14,7 persen atau USD 3,6 juta, Uni Soviet sebesar USD 1,7 juta, Prancis sebesar USD 1,4 juta, dan India USD 1,1 juta.

Selain soal anggaran, PBB juga menunjuk enam negara sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan. Negara tersebut diantaranya Belanda, Australia, Brasil, Mesir, Meksiko, dan Polandia.

Pada rapat pleno hari terakhir, 14 Februari 1946 disepakati Markas Besar PBB akan dibangun di Amerika Serikat. Waktu itu disepakati dua pilihan lokasi yakni Westchester, New York atau Fairfield, Connecticut. Untuk membangun gedung itu, sembilan negara ditugaskan masuk dalam Komisi Markas Besar diantaranya Irak, China, dan Uruguay.