Satgas 115 atau bisa disebut satgas antipencurian ikan dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 19 Oktober 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 merupakan tonggak pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Nomor Perpres 115 yang kemudian dijadikan ikon satgas tersebut.
Selanjutnya Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (On Scene Commander) di laut dan melaksanakan operasi penegakan hukum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan data intelijen, dimana dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Satgas mendapatkan arahan dari para menteri koordinator, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikatakan Ota, sebenarnya pada November 2019 saat pergantian Menteri KKP, dia mengusulkan seharusnya dilakukan juga serah terima jabatan Komandan Satgas 115 dari Susi ke Edhy Prabowo. Sertijab itu dirasa penting untuk ambil alih pekerjaan dan hasilnya apa selama ini sehingga bisa dibaca oleh komandan yang baru.
Ota juga mengusulkan pemegang jabatan kepala pelaksana harian juga harus diganti. Sebelumnya adalah Laksamana Madya TNI (Purn) Wuspo Lukito yang sudah pensiun seharusnya digantikan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto. "Sertijab kepala pelaksana harian juga penting supaya tertib," kata Ota.
Mantan Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun menyebutkan 106 personel satgas yang diangkat Susi Pudjiastuti sudah berakhir masa tugasnya pada akhir tahun kemarin. "Jadi menurut saya saat ini Satgas 115 lembaganya ada, tapi personelnya yang sudah tidak ada," kata doktor ilmu hukum dari Universitas Indonesia itu.
![]() |
Kevakuman tersebut disayangkan Ota. Menurutnya, manfaat satgas sangat penting, seperti koordinasi dan gelar perkara yang bisa dilakukan setiap saat. "Kita bisa saling bertemu antar institusi setiap saat setiap hari. Dan yang menarik adalah satgas itu one roof enforcement system jadi penegakan hukum satu atap karena penyidiknya (polisi) ada di situ dan jaksa penelitinya juga ada di situ jadi semuanya serba mudah," ujar Ota.
Manfaat lainnya, imbuh Ota, dengan adanya satgas, kolaborasi dengan dunia internasional terkait pencurian ikan lebih mudah dilakukan. Sama dengan nasib satgas yang tanpa kejelasan, begitu juga dengan pelimpahan tugas dan kewenangannya seperti yang diatur dalam perpres. Ada yang menyebut langsung diambil-alih KKP atau ke Badan Keamanan Laut RI (Bakamla).
Harapan Ota, proses transisi dari satgas kepada institusi penegakan hukum harus segera dilakukan. "Mungkin steering committee yang dibentuk oleh Menkopolhukam perlu melapor kepada presiden arahannya gimana beliau apakah diintegrasikan kepada KKP apakah Bakamla atau akan dibawah Menkopolhukam kita nggak tahu, bergantung pada presiden," kata Ota.
Yang jelas, sambung mantan Deputi VI Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) itu, Satgas 115 selama ini menjadi mata dan telinga yang mengawasi kawasan laut seluruh Indonesia. Pada 2017 Satgas 115 bertugas patroli selama 335 hari untuk memantau area laut Indonesia.
Selain itu, selama bertugas Satgas 115 telah menenggelamkan 516 kapal pencuri ikan dari berbagai negara seperti yang berbendera Vietnam 299 kapal, Filipina 91 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 44 kapal, Indonesia 27 kapal, Papaua Nugini 2 kapal, China 1 kapal, Belize 1 kapal, serta stateless (tanpa bendera) sebanyak 1 kapal.
Halaman 4 dari 3
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini