Round-Up

China Bicara Natuna: Dulu Galak, Kini 'Cuma' Tumpang-Tindih Hak

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 10 Jan 2020 08:11 WIB
Foto ilustrasi: Bendera China (Internet/ebcitizen.com)
Jakarta - Merespons perkembangan situasi di Perairan Natuna, Pemerintah Republik Rakyat China sempat menyampaikan pernyataan galak bahwa kawasan itu adalah haknya. Kini China lebih kalem menjelaskan soal isu terkait Indonesia itu.

Adalah Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, yang secara reguler memberi pernyataan pers yang disiarkan situs Kemlu China. Pernyataan Geng pada pekan lalu terdengar galak. Intinya, apakah Indonesia terima atau tidak yang jelas China punya hak di Perairan Natuna. Tentu saja Geng tidak menggunakan istilah 'Perairan Natuna' karena itu adalah istilah Indonesia.



"Saya ingin menegaskan bahwa posisi dan dalil-dalil China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerima atau tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan di perairan terkait (relevant waters). Yang disebut sebagai keputusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal dan tidak berkekuatan hukum, dan kami telah lama menjelaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui itu," kata Geng dalam keterangan persnya, Kamis (2/1) lalu.

China menggunakan dasar historis 9 Garis Putus-putus (Nine Dash Line) yang merentang sampai Natuna. Baik China maupun Indonesia sama-sama mengaku berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).



Ada satu lagi dasar hukum, yakni putusan pengadilan internasional (Permanent Court of Arbitration/PCA) tentang Laut China Selatan pada 2016 yang menyatakan klaim 9 Garis Putus-putus sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu tidak mempunyai dasar historis, namun putusan PCA tahun 2016 yang dihasilkan dari sengketa dengan Filipina itu tak diakui China.

"Pihak China secara tegas menentang negara mana pun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrase tidak sah untuk merugikan kepentingan China," kata Geng.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4