Pemerintah Diminta Tingkatkan Kapasitas Bakamla agar Jadi Coast Guard

Jakarta - Pemerintah disebut perlu memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) bila ingin dijadikan sebagai coast guard. Beberapa di antaranya yang perlu ditetapkan yaitu terkait aspek pertahanan dan keamanan.

"Aspek pertahanan dan keamanan Bakamla harus ditetapkan, kalau mau kapasitas sebagai coast guard," ujar Direktur Imparsial dan Ketua Hubungan Kelembagaan DPP IKADIN Al Araf dalam diskusi 'Jalan Keluar Sengketa Natuna', di Resto Tjikini Lima, Jl Cikini 1, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Al Araf menilai saat ini Bakamla belum memiliki kekuatan yang pasti. Menurutnya, Bakamla didesain menjadi coast guard, namun tidak didukung dengan baik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soalnya Bakamla ini kita bingung, makhluknya apa bentuknya apa. Di satu sisi kasihan kapalnya pinjem dari TNI AL, pinjem dari polairud polisi," ujar Al Araf.

"Tapi memang dia didesain untuk coast guard, berubah dari Bakorkamla jadi Bakamla. Tapi Indonesia malu-malu, setengah hati untuk memastikan itu didorong dengan baik," sambungnya.

Al Araf mengatakan hal ini perlu dilakukan agar Bakamla dapat lebih memaksimalkan kinerjanya.

"Sehingga kemudian di dalam wilayah tadi, bisa memainkan peran yang bisa lebih signifikan. Saya kira ini yang perlu difikirkan untuk jangka pendek," tuturnya.

Namun dia juga menilai perlu diadakan batasan tertentu agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa instansi yang memiliki kewenangan di laut.

"Bakamla perlu diperkuat, tetapi dalam batas tertentu harus melihat institusi lain supaya tidak menimbulkan tumpang tindih. Di mana ruang angkatan laut, di mana ruang polairud, di mana kementerian," tuturnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya