IKOHI Ajak Jokowi Nonton Film 'Nyanyian Akar Rumput'

IKOHI mengajak Jokowi menonton film 'Nyanyian Akar Rumput' (Rahel/detikcom)

Jakarta - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mengajak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menonton film dokumenter 'Nyanyian Akar Rumput'. Film ini merupakan sebuah ajakan agar pemerintah tidak lupa terhadap kejadian yang dialami Wiji Thukul.

Film 'Nyanyian Akar Rumput' merupakan film dokumenter mengenai sosok anak Wiji Thukul bernama Fajar Merah. Film ini dapat disaksikan mulai 16 Januari 2020 di 15 bioskop yang berada di Kota Jakarta, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Medan, Palembang, Purwokerto, Depok, Bogor, Bandung, Semarang, dan Makassar.

"Ya jadi kita buat udah undangan. Rencana nanti sore mau kita antar ke KSP. Jadi kita bikin undangan Pak Jokowi ke Pak Moeldoko, akan kita antar setelah (konferensi pers) ini," kata sutradara film 'Nyanyian Akar Rumput', Yuda Kurniawan, di kantor Amnesty International Indonesia di HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yuda mengatakan dalam film tersebut terdapat adegan-adegan yang menampilkan janji-janji Jokowi tentang penuntasan pelanggaran HAM berat pada masa kampanye. Dia berharap Jokowi hadir menyaksikan film tersebut.

"Jadi film ini juga Pak Jokowi ikut main, makanya beliau harus nonton. Pak Jokowi juga ikut main di sini. Jadi ya harus nonton. Dan bagaimana biar tahulah janji-janji yang pernah diucapakan sewaktu kampanye kemarin dari 2014 itu dan ternyata terjadi lagi di periode 2019 ini. Kan dua kali periode ini," ujar Yuda.

Sementara itu, Ketua Umum IKOHI Wanmayetti mengatakan film ini merupakan sebuah gerakan melawan lupa tentang kejadian terhadap keluarga Wiji Thukul. Dia mengatakan harapan keluarga hanya ingin pemerintah memberikan kepastian tentang keberadaan Wiji Thukul.

"Harapan korban sebetulnya tidak neko-neko sih, seperti Wiji Thukul dengan keluarganya berharap adanya kejelasan, adanya kepastian di mana (dia) berada, hidup dan matinya. Karana mereka juga punya keluarga. Mereka (korban) punya keluarga yang menanti," ujar Wanmayetti.

Ia juga menaruh harapan yang lebih terhadap Jokowi dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Menurut Wanmayetti, Jokowi harus lebih berani dalam menuntaskan kasus Wiji Thukul.

"Apalagi presiden kita ini adalah orang sipil, sama seperti kita. Pasti punya hati nurani yang lebih tajam, lebih ingat janji-janjinya. Itu yang kita harapkan dari Bapak Presiden periode kedua ini, harus tegas dan berani mencari keberadaan keluarga korban Wiji Thukul dan kawan-kawannya di mana kepastian dan kejelasannya," tutur Wamayetti.

Selain itu, mantan aktivis 98, Raharja Walyuo Jati, mengatakan pemerintah saat ini menanggung beban dari pemerintah sebelumnya. Menurut Jati, siapa pun pemerintahnya memiliki tanggung jawab atas penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Karena pemerintah dari waktu ke waktu di Indonesia ini terbentuk secara legal, secara konstitusional. Dia kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Meskipun Jokowi tidak punya kewenangan otoritatif pada tahun 1998, dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, bertanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Siapa pun itu yang memerintah punya kewajiban, obligasi untuk menyelesaikan hal tersebut," ucap Jati.