PDIP Pastikan Taat Hukum soal OTT Komisioner KPU Diduga Libatkan Kader

Jakarta - PDIP memastikan akan taat hukum terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diduga melibatkan kadernya. Diduga OTT tersebut berkaitan dengan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP.

"Kita kan negara hukum, kita negara hukum," kata Ketua DPP Bidang HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Sementara itu, terkait isu keterlibatan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Yasonna mengaku tak tahu. Namun dia kembali menegaskan pihaknya akan patuh terhadap penegakan hukum yang ada.

"Saya nggak tahu, tanya mereka saja. Ya kan. Kita ini taat hukum saja. Tapi, kalau ini yang di sana, nggak ada saya dengar," ujarnya.

Yasonna juga menegaskan kasus ini tak akan mengganggu jalannya rakernas PDIP. Dia mengatakan, dalam rakernas tak akan dibahas adanya keterlibatan kader PDIP dalam OTT Wahyu Setiawan.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, kabarnya ada seorang caleg PDIP berinisial HM yang berupaya melobi komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk dapat melenggang ke Senayan via jalur PAW. Dalam proses lobi inilah muncul dugaan suap kepada Wahyu.

Diduga proses pemberian suap itu melibatkan dua orang berinisial D dan S. Dua orang itu, D dan S, disebut sebagai staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Informasi itu diembuskan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitannya di Twitter tetapi bernada tanya. Dimintai konfirmasi mengenai cuitannya, Andi Arief menyebut apa yang ditulisnya hanyalah berdasarkan info yang diterimanya. Dia masih menunggu konfirmasi resmi KPK.

KPK melalui Plt Juru Bicara Ali Fikri belum menjawab secara lugas mengenai latar belakang kasus yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan. Status hukum Wahyu dan sejumlah orang lain yang terjaring OTT disebut akan disampaikan dalam konferensi pers siang ini. (dhn/dhn)