"Kita kan negara hukum, kita negara hukum," kata Ketua DPP Bidang HAM dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Sementara itu, terkait isu keterlibatan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Yasonna mengaku tak tahu. Namun dia kembali menegaskan pihaknya akan patuh terhadap penegakan hukum yang ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yasonna juga menegaskan kasus ini tak akan mengganggu jalannya rakernas PDIP. Dia mengatakan, dalam rakernas tak akan dibahas adanya keterlibatan kader PDIP dalam OTT Wahyu Setiawan.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, kabarnya ada seorang caleg PDIP berinisial HM yang berupaya melobi komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk dapat melenggang ke Senayan via jalur PAW. Dalam proses lobi inilah muncul dugaan suap kepada Wahyu.
Diduga proses pemberian suap itu melibatkan dua orang berinisial D dan S. Dua orang itu, D dan S, disebut sebagai staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Informasi itu diembuskan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitannya di Twitter tetapi bernada tanya. Dimintai konfirmasi mengenai cuitannya, Andi Arief menyebut apa yang ditulisnya hanyalah berdasarkan info yang diterimanya. Dia masih menunggu konfirmasi resmi KPK.
KPK melalui Plt Juru Bicara Ali Fikri belum menjawab secara lugas mengenai latar belakang kasus yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan. Status hukum Wahyu dan sejumlah orang lain yang terjaring OTT disebut akan disampaikan dalam konferensi pers siang ini. (dhn/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini