Pemerintah Diminta Hati-hati Tanggapi Pencabutan Embargo AS
Kamis, 24 Nov 2005 11:02 WIB
Jakarta - Melunaknya sikap Amerika Serikat yang bersedia mencabut embargo militer terhadap Indonesia perlu diwaspadai. AS diduga punya maksud-maksud tertentu.Karena itu anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Yuddy Krisnandi meminta pemerintah berhati-hati menanggapi sikap AS. Ia meminta pemerintah belajar dari pengalaman masa lalu dan tetap membuka peluang kepada negara-negara lain dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista)-nya."Pencabutan embargo kita sambut baik, tapi harus hati-hati karena AS memiliki tujuan ekonomi dan politik untuk membuat kita ketergantungan pada mereka," kata Yuddy kepada wartwan di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (24/11/2005).Menurut Yuddy, Departemen Pertahanan (Dephan) harus jeli menanggapi sikap politik AS ini. Karenanya, pencabutan embargo harus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan alutsista yang lama, seperti suku cadang alat-alat persenjataan yang berasal dari AS.Sementara untuk pembelian alutsusta baru, ia mengusulkan pemerintah tetap membangun kerjasama dengan negara-negara yang memproduksi alat militer, seperti Jerman, Prancis, Rusia, Cina, dan Korea Selatan. Sebab perkembangan teknologi senjata mutakhir negara-negara tersebut tidak kalah dengan AS."Untuk membeli tank kita bisa ke Jerman, senjata tembak bisa dari Korea Selatan, pesawat bisa dari Prancis dan Rusia. Jadi untuk AS, suku cadangnya saja," kata dia. Yuddy menegaskan, dalam raker Dephan nanti, ia akan menyampaikan secara resmi permintaannya agar pemerintah berhati-hati dan mau belajar dari masa lalu. Sebab ia menganggap pencabutan embargo bisa sebagai sebuah jebakan dengan standar gandanya AS, yakni AS dapat keuntungan dari bisnis penjualan alutsista, dan di sisi lain, AS bisa mengendalikan politik di Indonesia.Perlu DiresponsSementara itu Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Yusron Ihza Mahendra menegaskan, pencabutan embargo perlu direspons dan ditindaklanjuti pemerintah Indonesia. Karena hal itu merupakan peluang besar untuk meningkatkan sistem persenjataan dan strategi pertahanan di Indonesia. "Kita bisa kirim perwira untuk belajar dan memperbaharui alutsista," kata adik Mensesneg Yusri Ihza Mahendra ini.Pilihan ini, menurutnya, sangat penting direspons karena geopolitik global sedang menunjukkan kuatnya rivalitas antara AS dan Cina. Buktinya, meski AS perang terhadap pengembangan nuklir, AS tetap merangkul India yang sempat mengembangkan nuklir sebagai sekutunya untuk menghadapi rivalitas dengan Cina. Begitu juga dengan Pakistan, meski sebelumnya diembargo akibat kudeta militer, tapi saat ini AS juga bersikap lunak kepada negara tersebut. "Jadi ini (pencabutan embargo) tidak ada kaitannya dengan demokrasi, tapi murni kepentingan politik, siapa mendapat apa," katanya.
(umi/)











































