Menkum HAM Bantah Ada Penyelundupan Hukum di Proses Revisi UU KPK

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly membantah adanya penyelundupan hukum dalam proses pembentukan revisi UU KPK. Yasonna menegaskan proses revisi UU KPK dilakukan secara resmi.

"Nggak. Resmi itu. Nggak ada itu," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Gugat Revisi UU KPK, Pengacara Agus Rahardjo cs Nilai Ada Penyelundupan Hukum

Yasonna menjelaskan, proses revisi UU KPK tak sekonyong-konyong dilakukan DPR. Proses itu telah berjalan melalui Prolegnas hingga mengalami penundaan dan dibahas kembali.

"Kan tahun dua ribu berapa sudah kita jelaskan waktu itu. Ditunda pembahasannya. Waktu itu NA draf semua sudah ada. Ditunda. Maka oleh DPR diajukan kembali, ya kita bahas," ujarnya.