.webp)
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat terbatas penangan banjir di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). Hadir dalam rapat Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Lebak Ity Jayabaya, hingga Bupati Bogor Ade Yasin.
"Sudah seharusnya sebagai organisasi besar kerja sama-sama, baik pemerintah pusat, pemprov, pemkab, pemkot dalam jangka pendek maupun panjang penanganan banjir, longsor, bencana alam," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi awalnya menyoroti longsor di Sukajaya, Bogor. Dia meminta akses menuju lokasi segera dibuka.
"Kemarin saya ke sana. Penanganan longsor berjalan baik meskipun saya lihat akses menuju beberapa desa belum bisa diselesaikan, tapi sehari-dua hari dikerjakan segera," kata Jokowi.
Tonton video Jokowi ke Natuna Ingin Pastikan Hak Berdaulat RI:
Jokowi juga menekankan pentingnya rehabilitasi hutan pascabencana. Jokowi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan bibit pohon keras.
"Saya minta bibit disiapkan dari KLHK sehingga bisa dalam bulan Januari dan Februari. Tidak hanya pohon keras, tapi pentingnya tanaman pencegah longsor, pencegah bandang, akar wangi, akan saya cari sebanyak-banyaknya, terutama di Lebak dan Kabupaten Bogor," ujar Jokowi.
Jokowi kemudian meminta Anies meneruskan program naturalisasi sungai di Ibu Kota untuk menangkal banjir. Anies juga diminta membantu membebaskan lahan proyek sodetan Ciliwung.
"Yang berkaitan dengan Jakarta, saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga tahun ini bisa dirampungkan. Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Dan pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali, baik normalisasi maupun naturalisasi, di sungai-sungai yang ada di Jakarta," kata Jokowi.
Jokowi menekankan ada 14 sungai yang melintasi Jakarta. Semua sungai tersebut harus dinormalisasi.
"Dan perlu saya sampaikan sungai yang ada di Jakarta bukan hanya Ciliwung, ada Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Sungai Mookervaart, dan 14 sungai lainnya ini semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta Kementerian PUPR merampungkan proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bendungan tersebut diklaim bisa mengendalikan banjir di Jabodetabek ke depannya.
"Saya minta dipercepat Kementerian PUPR ini Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, meskipun saya tahu progresnya sudah 47 persen, pembebasan tanah juga sudah 95 persen. Tinggal sisanya saya kira diselesaikan," ucapnya.
Dia juga menyampaikan arahan agar ada evaluasi total sistem pengendalian banjir dan bencana alam. Evaluasi diharapkan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir.
"Saya mengajak kita semua evaluasi total sistem pengendalian banjir, pengendalian bencana alam dari hulu sampai hilir sehingga memiliki strategi jangka pendek dan panjang. Master plan ada, tapi implementasi perlu detail kerja sama pusat dengan daerah," ujar Jokowi.
Jokowi meminta jajaran pemerintah daerah yang menghadiri rapat terbatas kali ini bersinergi dalam penanganan bencana. Jokowi juga menekankan sinergi antardaerah untuk mengatasi banjir di Jakarta.
"Bahwa Jakarta sebagai ibu kota bukan daerah yang berdiri sendiri, tapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat, Banten. Saya berharap semuanya bisa bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah banjir yang ada di Ibu Kota. Tanpa kerja sama itu, saya kira penyelesaiannya tidak akan komprehensif dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah," ujar Jokowi.
Untuk Provinsi Banten, Jokowi meminta Wahidin dan Ity berfokus pada relokasi korban. Ini karena banjir bandang yang melanda Lebak.
"Pak Gubernur Banten, saya minta juga Bu Bupati Lebak, keputusan relokasi dari yang terkena banjir bandang segera diputuskan terutama di beberapa tempat yang tidak bisa dilakukan pembangunan rumah kembali di tempat yang existing, yang ada," ujar Jokowi.
Tanggapan Anies
Anies Baswedan menyebut permintaan normalisasi sungai dari Presiden Jokowi adalah solusi jangka panjang mencegah banjir. Anies lantas berbicara solusi penanganan jangka pendek.
"Itu jangka panjang. Jadi jangka pendek sekarang penanganan pada korban dan tadi pagi saya dengan Menteri PUPR membahas ini juga. Jadi memang pada akhirnya kita sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir," ujar Anies.
"Pelebaran sungai cuma kita bicara di hilir, padahal isunya adalah... memang menarik untuk klik, ya kan," imbuhnya.
Anies mengatakan normalisasi sungai di Jakarta adalah program Kementerian PUPR. Anies menyerahkan kepada PUPR untuk menjelaskan lebih lanjut soal target penyelesaian.
"Itu dengan Pak Menteri. Programnya program Pak Menteri," kata Anies.
Halaman 2 dari 5
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
