Draf Perpres Tempatkan Pimpinan KPK di Bawah Presiden, Istana: Diatur UU

Jakarta - Draf peraturan presiden (perpres) yang menempatkan pimpinan KPK di bawah presiden kembali menuai kritik. Istana menyebut wacana tersebut sudah sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"UU. Kan UU yang mengatur," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Firli Bahuri: Presiden Tak Pernah Intervensi Kinerja KPK, Termasuk Dewas

Namun tidak tertulis jelas pasal berapa yang mengatur soal posisi pimpinan KPK di bawah presiden. Sedangkan dalam pasal 1 draf perpres, disebut pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara.