Istana: Firli Bahuri cs Dilibatkan dalam Penyusunan Perpres KPK

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan 3 peraturan presiden (perpres) yang berkaitan dengan KPK. Satu di antaranya sudah diterbitkan. Istana memastikan pelibatan pimpinan KPK terkait perpres.

"Jadi sekarang ini semuanya dalam proses dan mungkin ini agar tidak simpang siur, semua hal yang berkaitan dengan perpres, berkaitan dengan KPK, itu melibatkan komisioner KPK melibatkan KPK," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: KPK Minta soal Organisasi dan Tata Kerja Tak Perlu Diatur di Perpres

Satu peraturan yang sudah terbit adalah Perpres Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dua perpres yang tengah disiapkan mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN dan organisasi serta pimpinan KPK.

"Jadi tidak ada pembahasan yang tidak melibatkan KPK. Karena bagaimanapun yang diatur ini kan KPK dan pengaturan KPK tidak boleh bertentangan dengan UU yang mengatur tentang KPK. Sehingga, harus linear terhadap hal itu," ujar Pramono.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Jabatan Kepala Sekretariat Dewas KPK

Ada alasan Firli Bahuri dan kawan-kawan dilibatkan menyusun perpres. Ini untuk menjawab spekulasi pemerintah mengintervensi KPK.

"Sehingga spekulasi orang bahwa pemerintah akan intervensi terhadap KPK nggak mungkin. Karena bagaimanapun, pemberantasan korupsi itu menjadi lebih baik kalau KPK-nya kuat," ujar Pramono. (dkp/gbr)