Kasus Poso, Bukti Pemerintah Lalaikan Rekomendasi Pansus Poso

Pekanbaru - Poso kembali bergejolak. Kondisi itu membuktikan pemerintah tidak serius menangani masalah konflik di Poso. Hal ini dikarenakan, hasil Pansus DPR RI yang diberikan pada Juni 2005 belum ditindaklanjuti pemerintah.Mantan Wakil Ketua Pansus masalah kerusuhan di Poso Azlaini Agus, menjelaskan hal itu kepada detikcom, Rabu (23/11/2005). Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, bahwa Pasus DPR RI tentang masalah Poso sudah bekerja selama enam bulan sejak Desember 2004 hingga Juni 2005. Hasil Pansus itu sendiri telah membuat rekomendasi kepada pemerintah tentang langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut."Pemerintah belum melaksanakan rekomendasi Pansus Poso yang disampaikan tanggal 28 Juni 2005 dan ini mengindikasikan ketidakseriusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Poso," kata politisi asal Riau ini.Disampig itu, lanjut Azlaini, Pansus juga meminta agar DPR RI melakukan pemantuan terus menerus terhadap langkah-langkah penyelesaian di Poso. "Saya juga sudah mengirim surat resmi kepada Ketua DPR RI untuk menindaklanjuti hasil Pansus tersebut," ujar politisi asal PAN itu.Kondisi di Poso saat ini, menurutnya, menunjukan pemerintah belum mampu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi. Adanya orang-orang atau kelompok yang memang tidak menginginkan situasi aman di Poso. "Kelompok itu cenderung berusaha untuk tetap menciptakan kondisi rusuh dengan melancarkan berbagai aksi teror dengan jalan pembunuhan, penembakan, peledakan," papar Azlaini.Berdasarkan kondisi tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau ini meminta kepada pimpinan DPR RI untuk sesegera mungkin, meminta penjelasan pemerintah tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan sejauh ini dalam memulihkan keamanan di Poso, terutama yang menyangkut rekomendasi Pansus Poso. "Kita berharap, dibentuknya Satu Tim Pemantau Pemulihan Poso, yang bertugas memantau dan mengawasi dilaksanakannya upaya pemulihan keamanan di Poso oleh Pemerintah," katanya. (ahm/)