Pemerintah Susun Omnibus Law Keamanan Laut, Demokrat Usul Ada Perppu

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 07 Jan 2020 16:53 WIB
Waketum PD Syarief Hasan (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta - Pemerintah saat ini tengah menggodok omnibus law keamanan laut, yang salah satunya ingin ada penguatan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla). Partai Demokrat punya usulan keamanan laut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar prosesnya cepat.

"Saya pikir banyak solusi yang dapat dilakukan. Kalau omnibus law itu kan, berarti masih ada proses yang harus.... Saran saya, kalau mau dilakukan memperkuat tugas pokok fungsi dari pada Bakamla juga bisa diperkuat dengan Perppu juga," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).


Menurut Syarief, saat ini kondisi sudah mendesak untuk dibuatnya aturan penguatan peran Bakamla. Dengan menerbitkan perppu, kata Syarief, prosesnya tidak akan selama membuat omnibus law.

"Pasalnya ini kan sudah urgent sekali. Dengan adanya perppu kan berarti langsung terbit, jadi tidak melalui proses lagi. Itu kalau memang diperlukan. Karena memang, dalam salah satu pasal pembentukan Bakamla itu, di situ disampaikan bahwa Bakamla dapat menggunakan armada perang negara dan perlengkapan lainnya apabila kondisinya memungkinkan untuk melakukan itu," ujar Syarief.



Tonton video Tingkatkan Keamanan Laut, Panglima TNI Resmikan Pusinformar:


Selanjutnya
Halaman
1 2