Pemerintah Susun Omnibus Law Keamanan Laut, Demokrat Usul Ada Perppu

Waketum PD Syarief Hasan (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)

Jakarta - Pemerintah saat ini tengah menggodok omnibus law keamanan laut, yang salah satunya ingin ada penguatan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla). Partai Demokrat punya usulan keamanan laut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar prosesnya cepat.

"Saya pikir banyak solusi yang dapat dilakukan. Kalau omnibus law itu kan, berarti masih ada proses yang harus.... Saran saya, kalau mau dilakukan memperkuat tugas pokok fungsi dari pada Bakamla juga bisa diperkuat dengan Perppu juga," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menurut Syarief, saat ini kondisi sudah mendesak untuk dibuatnya aturan penguatan peran Bakamla. Dengan menerbitkan perppu, kata Syarief, prosesnya tidak akan selama membuat omnibus law.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pasalnya ini kan sudah urgent sekali. Dengan adanya perppu kan berarti langsung terbit, jadi tidak melalui proses lagi. Itu kalau memang diperlukan. Karena memang, dalam salah satu pasal pembentukan Bakamla itu, di situ disampaikan bahwa Bakamla dapat menggunakan armada perang negara dan perlengkapan lainnya apabila kondisinya memungkinkan untuk melakukan itu," ujar Syarief.

Tonton video Tingkatkan Keamanan Laut, Panglima TNI Resmikan Pusinformar:

Syarief mengatakan ada ruang untuk menerbitkan perppu yang terkait dengan keamanan laut. Karena kondisi mendesak, menurutnya, itu sudah memenuhi syarat penerbitan suatu perppu.

"Kalau omnibus law, kemarin itu kan masih melalui proses. Nanti harus lewat DPR dan sebagainya. Nah kalau perppu kan bisa langsung, besok saja diterbitkan. Jadi saya katakan karena ini sudah sangat urgen, jadi memenuhi persyaratan untuk menerbitkan perppu," ungkap anggota Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah terus membahas omnibus law keamanan laut. Luhut menyebut penyederhanaan aturan itu diharapkan dapat memperkuat posisi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjalankan tugas.

"Omnibus itu saya bicara sama Pak Mahfud, kita supaya segerakan omnibus itu selesai. Supaya nanti coast guard itu Bakamla itu betul-betul menjadi coast guard yang benar. Supaya perannya (Bakamla) itu kuat," ujar Luhut usai menemui Menko Polhukam Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1).