SBY Perlu Terbitkan Perpres Pengambilalihan Bisnis Militer

Jakarta - Aliansi LSM meminta Komisi I DPR untuk mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengeluarkan Peraturan Presiden terkait pengambilalihan bisnis militer. Perpres ini diperlukan sebagai pedoman untuk penataan bisnis militer. Desakan ini disampaikan Aliansi LSM dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi I DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. LSM yang hadir dalam RDPU ini adalah Indonesian Institute, Pro Patria, dan Pacivis UI. Pengamat militer dari Indonesian Institute, Jaleswari Pramowardhani, menyatakan perpres tentang pengambilalihan bisnis militer diperlukan karena sampai saat ini belum ada pedoman untuk penataan bisnis militer. Padahal, pedoman ini penting untuk menjadi pegangan instansi yang terkait. "Perpres ini nantinya memuat sejumlah aturan seperti tujuan, mekanisme, dan tahapan pengambialihan. Karena saat ini hasil inventarisir yang dilakukan Dephan belum jelas mau diapakan lagi," kata Dhani, panggilan perempuan itu.Menurut Dhani, jika SBY mengeluarkan perpres, maka waktu lima tahun untuk mengambialih aset militer bisa dipersingkat menjadi dua tahun. "Karena tahapan-tahapan yang harus dilakukan jelas. Sedangkan saat ini kita tidak ada pedomannya. Karena itu perlu political will dari pemerintah."Dhani juga mengingatkan agar pemerintah melakukan audit investigasi terlebih dahulu sebelum mengambil alih. "Sehingga bisa tahu nilai asetnya berapa dan yang lainnya juga. Karena bagaimana pun juga pengambialihan ini nantinya tidak boleh membebani anggaran negara," kata orang LIPIini.Sementara pengamat politik LIPI lainnya, Ikrar Nusa Bhakti, menyatakan, pengambilalihan bisnis militer ini bukan dalam rangka bisnis tersebut sehat atau tidak. "Kita justru melihat kerusakan politik yang terjadi akibat bisnis ini. Karena itu TNI jangan lagi menjadi TNI niaga," kata aktivis Pro Patria ini. (gtp/)