Ketua DPR: Pemerintah Harus Tegas Desak Kapal China Tinggalkan Natuna

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menindak tegas kapal-kapal asal China yang masuk perairan Natuna. Namun Puan mengingatkan untuk tetap mengedepankan diplomasi damai.

"Pemerintah RI harus bertindak tegas untuk mendesak kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok segera meninggalkan Laut Natuna Utara dengan mengedepankan diplomasi damai," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/1/2020).

Baca juga: China Terobos Natuna, PBNU Minta Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan Lagi

Puan menegaskan perairan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dia juga meminta China menghormati Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

"Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982, di mana Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu anggotanya," ucapnya.

Ketua DPR Puan Maharani (Zhacky/detikcom)

Politikus PDIP itu meminta pemerintah satu suara dalam menanggapi persoalan perairan Natuna. Puan meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait mendukung sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi.

"Seluruh kementerian dan lembaga harus satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri mengutamakan upaya diplomasi dengan Republik Rakyat Tiongkok dan tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Puan.

Simak Video "Soal Natuna, Jokowi: Tak Ada Tawar-Menawar Mengenai Kedaulatan"