Soal Natuna, Jimly Sarankan Penamaan 'Laut China Selatan' Diganti

Jakarta - Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie menilai persoalan perairan Natuna muncul karena nama 'Laut China Selatan'. Jimly menyebut karena nama itu, China merasa perairan Natuna adalah milik mereka.

"Saya rasa ini, RRC ini hanya psikologis saja. Sejarah, romantis sejarah dan psikologi, karena semua orang, dunia, memberi nama lautnya itu Laut China Selatan," kata Jimly di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2019).

Jimly menganggap kisruh perairan Natuna bukan antara Indonesia dengan China. Melainkan antara para pencuri ikan dengan Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita harus menghadapinya. Ini bukan masalah hubungan antarnegara, tapi pelaku pencurian ikan di laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita," jelasnya.

Perihal Natuna, Edhy Prabowo: Kita Nggak Boleh Kalah!:

Menurut anggota DPD Dapil DKI Jakarta itu, persoalan Natuna bisa selesai dengan menerapkan kebijakan penenggelaman kapal yang populer era Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

"Ada baiknya kebijakan yang dipraktikkan oleh Bu Susi kemarin, periode yang lalu, itu dipraktikkan kembali, diterapkan kembali. Jadi semua kapal-kapal pencuri itu, ya, ditembak aja," sebut Jimly.

China sendiri mengklaim bahwa perairan Natuna adalah wilayah mereka. Jimly menyarankan supaya nama Laut China Selatan diganti menjadi Laut Asia Tenggara.

"Namanya sekarang itu diakui seluruh dunia itu Laut China Selatan. Makanya kita ganti nama itu. Sebaiknya namanya, ya, Laut Asia Tenggara saja, jangan Laut China Selatan. Laut Asia Tenggara," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui klaim China atas perairan Natuna. Sikap tersebut juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Terkait nine dash line yang diklaim Tiongkok, sampai kapan pun juga Indonesia tidak akan mengakui dan apa yang disampaikan Pak Presiden (Joko Widodo) bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan karena sudah jelas hak berdaulat kita sudah jelas," ujar Menlu Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).