Pembukaan Masa Sidang, DPD Soroti Persoalan Banjir di Jabodetabek

Rapat paripurna DPD RI (Foto: Zhacky/detikcom)

Jakarta - DPD RI membuka masa sidang ke II tahun 2019-2020 setelah reses. Dalam sidang pertama tahun 2020 ini DPD menyoroti perihal antisipasi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi banjir di Jabodetabek.

Pembukaan masa sidang ke II digelar di ruang paripurna DPD, Gedung Nusantara V, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2020), pukul 15.15 WIB. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPD Nono Sampono.

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti juga hadir. Begitu pula dua Wakil Ketua DPD lainnya, Mahyudin dan Sultan Baktiar Najamudin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pembukaan masa sidang ke II DPD RI dihadiri oleh 91 dari 136 anggota. Pada awal sidang DPD menyatakan prihatin atas musibah banjir yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, khususnya Jabodetabek.

"DPD ikut prihatin terhadap daerah-daerah yang dilanda banjir dalam baru-baru ini di beberapa daerah di Indonesia. Dan yang paling parah di wilayah Jabodetabek pada awal tahun 2020 ini," kata Nono.

DPD meminta semua pihak bersinergi dalam mengatasi banjir yang melanda. DPD menekankan bahwa keselamatan warga adalah yang utama.

"Berbagai pihak diharapkan untuk bersinergi dan bekerja sama untuk mengatasi persoalan banjir ini, mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keselamatan warga harus diutamakan," ucap Nono.

DPD meminta pemerintah segera memulihkan fasilitas-fasilitas umum yang terdampak banjir agar bisa kembali dimanfaatkan oleh publik. DPD juga menyayangkan kurangnya antisipasi pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya dari banjir.

"Selanjutnya disegerakan normalisasi semua fasilitas-fasilitas umum untuk itu diharapkan bahwa persoalan banjir tidak bisa dianggap biasa. Karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan, khususnya rakyat kecil," sebut Nono.

"Harusnya ada upaya dari pemerintah daerah untuk melindungi daerahnya dari dampak bencana banjir," imbuhnya.