Wabup Natuna Usul Kabupaten Jadi Provinsi, Kemendagri: Kami Pelajari

Jakarta - Wakil Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Ngesti Yuni Suprapti, berharap Kabupaten Natuna menjadi provinsi khusus agar bisa menangani urusan laut, termasuk penerobosan wilayah seperti yang dilakukan kapal coast guard China. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, mengatakan akan mempelajari usulan Wabup Natuna.

"Saya pelajari dulu sampai tahu permasalahannya apa," kata Akmal saat dimintai tanggapan, Sabtu (4/1/2020).

Akmal mengatakan usulan agar Kabupaten Natuna menjadi provinsi juga akan terlebih dahulu melalui pembahasan di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Namun Akmal mengatakan saat ini moratorium pemekaran daerah masih berjalan.

Baca juga: Hadapi China, Wakil Bupati Natuna Usul Kabupaten Jadi Provinsi Khusus

"Kita masih moratorium sampai sekarang. Jadi kebijakan itu masih berlaku sampai sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, Wabup Natuna Ngesti Yuni Suprapti berharap Kabupaten Natuna menjadi provinsi khusus. Dia menyebut status provinsi akan memperluas kewenangan dalam penanganan urusan laut.

Baca juga: Kapal China Masih Berkeliaran di Natuna

Kepulauan Natuna Kepri (Google Maps)

Di Natuna, diketahui kerap didapati kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Termasuk kasus terbaru ialah pelanggaran yang dilakukan kapal coast guard China yang melewati batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) saat mengawal kapal ikan asing melakukan illegal fishing.

"Kami mengusulkan juga untuk memperkuat wilayah status Natuna yang kabupaten menjadi provinsi. Karena bagaimana pun wilayah provinsi nantinya akan mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dibanding kabupaten," ujar Wabup Natuna, Ngesti, saat dihubungi, Sabtu (4/11).

Baca juga: Momen Jokowi 3 Tahun Silam 'Kirim Sinyal' ke China soal Natuna di KRI

Pernyataan Ngesti merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebut pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut. Dia mengatakan Pemkab Natuna tak punya kewenangan mengurus keamanan laut di wilayahnya.

"Soal kewenangan, kita hari ini sejengkal laut pun tidak punya kewenangan kalau statusnya kabupaten. Laut ini wilayah provinsi," sambung dia.

Baca juga: China Klaim Natuna, Ini 8 Sikap RI

Dia mengatakan laporan terbaru menyebutkan masih banyak kapal asing dan coast guard China yang memasuki wilayah perairan Natuna. Pemkab Natuna, ditegaskan Ngesti, mendukung langkah pemerintah menindaklanjuti klaim China atas perairan Natuna. Pemkab Natuna juga mendukung langkah diplomasi.

"Kami juga mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan TNI untuk menjaga laut Natuna Utara dari pencurian ikan oleh nelayan-nelayan China, Vietnam, Thailand, dan Malaysia," ujar Ngesti. (jbr/fdn)