Menhan Prabowo Diminta Jaga Wibawa Bangsa Terkait Natuna

Haris Fadhil - detikNews
Sabtu, 04 Jan 2020 18:12 WIB
Willy Aditya (Ari Saputra/detikcom)

Klaim China dengan konsep 9 Garis Putus-putus itu tidak diakui Indonesia. Pijakan hukum Indonesia ada dua, yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa Filipina vs China (South China Sea Tribunal) pada 2016.

Terkait polemik di Laut Natuna ini, Prabowo juga buka suara. Dia menyampaikan sikap terkait pelanggaran oleh China tersebut. Prabowo menegaskan ada upaya diplomasi untuk penanganan klaim China atas Natuna.

"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," kata Prabowo di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (3/1).


"Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok ya," tutur Prabowo.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan RI Dahnil Anzar Simanjuntak pun telah menjelaskan maksud pernyataan Prabowo. Dia menegaskan upaya diplomasi merupakan jalan damai sebagai prinsip pertahanan.

"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ujar Dahnil, Sabtu (4/1).
(haf/fdn)