China Klaim Natuna, Ini 8 Sikap RI

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 04 Jan 2020 12:10 WIB
Foto: KRI Tjiptadi dikerahkan untuk siaga mengamankan Laut Natuna (Antara Kepri/ Cherman) (Cherman)


5. Sikap Bakamla

Kepala Bakamla Laksdya Achmad Taufieqoerrochman mengatakan pihaknya akan menambah pasukan untuk mengamankan Laut Natuna. Achmad menyebut TNI juga membantu Bakamla untuk mengamankan ZEE Indonesia.

"Jelas (penguatan), saya saja sudah kirim (pasukan) lagi kok. Itu dinamika, jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis itu. Itu kewenangan di satuan masing-masing. Yang jelas tadi adalah sudah disampaikan Bu Menlu (Retno Marsudi), itulah sikap kita," kata Kapala Bakamla Laksdya Achmad Taufieqoerrochman di Kemnko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).


6. Sikap Luhut

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ikut angkat bicara. Luhut mengatakan pemerintah akan menambah kapal besar dengan jenis ocean going (lintas samudera) untuk menjaga Natuna.

"Jadi ke depannya, Pak Bowo (Menhan Prabowo Subianto) tadi juga sudah bilang akan memperbanyak kapal angkatan laut. Tadi saya usul supaya ada ocean going kapal yang lebih panjang karena di situ kalau kamu beli kapal 105 meter, baru 2 hari kamu sudah muntah darah," ujar Luhut usai bertemu Prabowo Subianto di kantornya, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Luhut mengatakan sejak Indonesia merdeka belum punya kapal ocean going. Soal pembeliannya sendiri diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, baik harga maupun unitnya.

"Kita belum pernah punya selama republik ini merdeka. Jadi sekarang ini yang tadi dengan Pak Bowo itu, mau beli yang 138-140 meter frigate," kata Luhut.

Luhut menambahkan pemerintah akan melengkapi pengamanan di Natuna. Dia menyatakan pemerintah akan membuat pangkalan angkatan laut dan pangkalan coast guard.

"Nah coast guard sendiri nanti akan kita lengkapi. Jadi nanti pangkalan angkatan laut di Natuna dan pangkalan coast guard di situ dan perikanan kita itu kan sudah dibuat tapi belum selesai semua," ungkap Luhut.

7. Pernyataan Mahfud Md

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut sikap Indonesia tegas atas batas-batas wilayah perairan itu. Dia mengatakan Indonesia akan terus menjaga kedaulatan negara.

"Ya pokonya itulah pernyataan kita. Ada jalan diplomatik kemudian ada jalan sendiri gitu," katanya.

"Saya kira itu, yang penting kita punya kedaulatan dan hak berdaulat yang harus kita jaga," lanjutnya.


8. Sikap DPR

Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dan pihak TNI dalam menyikapi klaim sepihak China atas Natuna. Menurutnya, siaga tempur dengan terus melakukan diplomasi adalah langkah terbaik.

"Tempur dengan diplomasi adalah langkah terbaik," kata Riefky saat dihubungi, Jumat (3/1/2020).

Riefky menilai langkah yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sudah tepat dengan memanggil Duta Besar RRT, mengirimkan nota protes, dan menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia. Politikus Partai Demokrat itu mendorong pemerintah Indonesia melakukan langkah diplomasi sesuai kesepakatan yang berlaku.

"Upaya diplomasi perlu untuk terus dilakukan untuk mencegah eskalasi yang tidak diperlukan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang patuh terhadap aturan-aturan dan hukum-hukum internasional, maka jalur penyelesaian masalah yang tepat harus yang sesuai atau tidak bertentangan dengan aturan-aturan internasional berlaku," ujar Riefky.

Halaman

(nwy/erd)