Habibie: Nasib UKM, Pemerintah Jangan Hanya Lips Service

Jakarta - Pemerintah dan DPR diminta tidak hanya sekedar berjanji di mulut belaka, alias lips service, soal kebijakan ekonominya. Kedua lembaga ini harus memikirkan nasib Usaha Kecil dan Menengah (UKM), karena kesenjangan antara UKM dengan usaha besar sangat tinggi.Apalagi UKM diharuskan membayar pajak layaknya perusahaan besar, sehingga pertumbuhan UKM menjadi terhambat. Padahal UKM memerlukan insentif atau kemudahan-kemudahan."Pemerintah harus membebaskan pajak bagi UKM. Meskipun itu tidak populer, tapi itu sangat membantu mengatasi kesenjangan antara UKM dan perusahaan besar," kata mantan Presiden BJ Habibie ketika memberikan pengarahan dalam HUT ke-6 Habibie Center di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (23/11/2005).Pemerintah, lanjut dia, jangan memberikan perhatian utama kepada perusahaan besar saja hanya karena pajak yang mereka bayarkan. Tapi juga terhadap UKM, karena usaha jenis ini sangat mendominasi di Indonesia dan menyerap lapangan kerja yang cukup banyak.Meskipun UKM tidak membayar pajak, pemerintah tetap harus memberikan kemudahan, seperti memberikan kredit dari bank-bank dan memberikan penyuluhan agar produktivitasnya bisa ditingkatkan.Menurut Habibie, UKM akan terseok-seok jika harus bersaing dengan perusahaan besar, apalagi UKM harus bersaing produk-produk impor. Meskipun kebijakan itu tidak populer, katanya lagi, pemerintah tetap harus menghilangkan pajak bagi UKM. Karena jika UKM berhasil, ketika menjadi perusahaan besar, mereka juga akan membayar pajak. (umi/)